TajukPolitik – Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keputusan apakah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bisa bergabung ke pemerintahan selanjutnya atau tidak tergantung Prabowo Subianto.
Adapun PPP yang merupakan pendukung Ganjar-Mahfud menyatakan siap bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran
“Keputusan apakah terbuka atau tertutup gabungnya PPP sangat bergantung kepada Pak Prabowo,” ujar Herman, Selasa (16/4).
Herman menyampaikan, bagi Demokrat, semakin besar koalisi, semakin kuat sebuah pemerintahan ke depannya.
Terkait jatah menteri yang semakin terbagi-bagi jika ada anggota baru yang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran, Herman meyakini Prabowo pasti tahu formula yang tepat.
“Pak Prabowo pasti memiliki formula yang tepat untuk menentukan jumlah menteri partai-partai pendukung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Plt Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono mengatakan, partai yang dia pimpin siap bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Adapun Prabowo-Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pemilu 2024. PPP merupakan pendukung Ganjar-Mahfud.
“Ya iya tentu kalau untuk membangun Indonesia kan harus bersama nanti ke depannya,” ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (15/4/2024) malam.
Mardiono lantas mengungkit posisinya sebagai Koordinator Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) saat ditanya PPP menjadi partai lawan yang satu-satunya datang ke acara halal bihalal Golkar.
Mardiono menyebut KIB yang dulu diisi oleh Golkar, PAN, dan PPP tidak pernah dibubarkan. KIB sendiri merupakan koalisi yang pertama kali terbentuk untuk Pemilu 2024. Hanya saja, KIB ‘layu sebelum berkembang’. Sebab, Golkar dan PAN memutuskan mendukung Prabowo-Gibran, sedangkan PPP memilih masuk ke kubu Ganjar-Mahfud, sehingga KIB terpecah.
“KIB sampai sekarang kan enggak dibubarkan secara resmi. Untuk membubarkan KIB itu kan tidak ada. Ya kami masih komunikasi baik dengan Pak Zul, dengan Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar dan PAN. Kami masih menjalin komunikasi, membicarakan soal kebangsaan itu masih,” tutur dia.
Lalu, Mardiono menegaskan, PPP tidak pernah berseberangan dengan pihak tertentu dalam Pilpres 2024. Dia mengungkit Indonesia sebagai negara demokrasi, sehingga wajar jika memiliki pilihan berbeda.
“Ya kita kan untuk membangun Indonesia harus bersama. Lihat nanti,” kata Mardiono
Sementara itu, Mardiono menekankan, PPP saat ini masih berada di bawah koalisi pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, masih ada menteri-menteri PPP di kabinet Jokowi, seperti Suharso Monoarfa dan Sandiaga Uno.
“Ya kita belum membicarakan itu kok. Karena kita sekali lagi kami masih koalisi dengan Indonesia ya, tapi di bawah pimpinan Pak Jokowi,” imbuhnya.
