TajukPolitik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut pihaknya sudah siap menerbitkan sertifikat 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY mengatakan, masih ada sejumlah kendala salah satu masalah utamanya terletak pada proses ganti rugi lahan IKN yang belum tuntas. Proses tersebut berada di luar lingkup wewenang Kementerian ATR/BPN.
“Saya sendiri sudah terus menyampaikan, karena bagian ATR/BPN sendiri sebenarnya kami sudah siap untuk memberikan sertifikat. Tetapi kita tahu ada (masalah) yang di luar ranah kami,” kata AHY ditemui usai acara Halal Bihalal di kantornya, Jakarta, Selasa, (16/4).
Ia pun menjelaskan, lingkup kerja yang berada di luar Kementerian ATR/BPN mulai dari ganti rugi lahan hingga penanganan dampak sosial. Setelah permasalahan tersebut rampung, barulah ATR/BPN bisa menerbitkan sertifikat lahan.
Terkait hal ini, AHY sudah berkoordinasi intensif dengan Otorita IKN hingga pemerintah daerah (pemda) setempat. Harapannya, persoalan ini bisa segera rampung.
“Yang pasti kita ingin meyakinkan ini bisa terus berjalan, tapi tidak ada hak-hak masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya.
Sebagai tambahan informasi, hal ini mulai banyak dibahas usai kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan sejumlah investor menyangkut percepatan investasi di IKN. Dari 36.000 hektare yang sudah disiapkan untuk IKN, ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah.
Kementerian ATR/BPN pun berkomitmen menyelesaikan tanggung jawabnya dalam membantu percepatan pembangunan di IKN. AHY sempat menyebut kalau di lahan tersebut masih ada masyarakat tang bermukim. Dengan demikian, statusnya belum clean and clear.
“Saat ini ada sekitar 2086 hektar di sana-sini sekitar IKN yang juga masih ada masyarakatnya yang tinggal yang yang bermukim dan juga punya kehidupan di sana ya sudah sejak lama,” kata AHY, ditemui usai Peresmian Gedung Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Rabu (3/4).
