TajukPolitik – Kritikus Faizal Assegaf mengomentari kabar pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung (MA).
Awalnya isu ini berhembus usai unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait pengambilalihan Partai Demokrat oleh KSP Moeldoko lewat upaya PK di Mahkamah Agung.
Faizal Assegaf menyebut Partai Demokrat didzalimi melalui operasi politik berkedok hukum jika benar Moeldoko ambil alih.
“Penzaliman terhadap partai Demokrat datang dari lingkaran pusat kekuasaan melalui MA sebagai operasi politik berkedok hukum,” ucapnya dalam keterangannya, Minggu, (28/5).
Menurutnya, pengambilalihan ini harus dilawan melalui konsolidasi elemen perubahan.
“Tidak ada pilihan lain, harus dilawan melalui konsolidasi elemen perubahan secara serius dan cepat. Jika tidak, pezaliman yang dilakoni secara semena-mena akan berjalan mulus. Jangan kendor, lawan!,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga turut angkat bicara.
Presiden keenam RI ini mengaku mendapat informasi dari salah seorang mantan menteri. Dan memberi beberapa wejangan kepada kader Demokrat.
Menurut SBY, mengenai info adanya tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di Pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi.
“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” tanya SBY.
“Berdasarkan akal sehat,” lanjut SBY.
Dikatakan, ini sulit dikabulkan karena sudah 16 kali pihak Moeldoko kalah di pengadilan.
“Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali Pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk,”
Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berharap pemegang kekuasaan tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan.
“Indonesia bukan negara “predator” (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” tegasnya.
Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” tukas Presiden keenam RI tersebut.
Sebelumnya Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.
Menurutnya, ini akan sangat berdampak pada pencapresan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan.
“Jika Demokrat berhasil ‘dicopet’, istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan,” tandas mantan Wamenkumham ini.
