Ekonom Minta Pemerintah Perketat Penghematan Pertalite Ketimbang Naikan Harga

TajukPolitik – Daripada harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000, pemerintah diminta memperketat pengawasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah melakukan pengetatan pengawasan dan penghematan dibanding menaikkan harga BBM Pertalite.

Bhima menjelaskan, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter akan mendongkrak tingkat inflasi hingga mencapai 6-6,5 persen year on year (yoy).

“Dikhawatirkan menjadi inflasi yang tertinggi sejak September 2015,” ucap Bhima saat dihubungi Selasa (16/8/2022).

Ia menyebut, kenaikkan harga Pertalite memang akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, di sisi lain pemerintah wajib meningkatkan dana belanja sosial sebagai kompensasi kepada orang miskin dan rentan miskin atas naiknya harga BBM subsidi.

“Jadi ini ibarat hemat di kantong kanan, tapi keluar dana lebih besar di kantong kiri,” sambungnya.

Bhima juga menilai, pemerintah sebaiknya memperketat pengawasan Solar subsidi untuk kendaraan angkutan di perusahaan pertambangan dan perkebunan skala besar.

Selama ini tingkat kebocoran Solar masih terjadi, dan lebih mudah mengawasi distribusi solar dibandingkan pengawasan BBM untuk kendaraan pribadi karena jumlah angkutan jauh lebih sedikit dibanding mobil pribadi.

“Penghematan dari pengawasan distribusi Solar subsidi cukup membantu penghematan anggaran,” kata Bhima.

Selain itu, dorong pembangunan jargas untuk menggantikan ketergantungan terhadap impor Elpiji 3 Kg.

Jaringan gas juga bermanfaat untuk mempersempit celah subsidi ke rumah tangga mampu.

“Tunda proyek infrastruktur dan alokasikan dana untuk menambah alokasi subsidi energi. Alihkan sebagian dana PEN untuk subsidi energi,” ungkapnya.

Pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk transfer ke daerah masih bisa dilakukan.

Pemerintah juga dibekali dengan Undang-Undang Darurat Keuangan dimana pergeseran anggaran tanpa persetujuan DPR.

“Jadi lebih cepat dilakukan perombakan ulang APBN semakin baik,” sebut Bhima.

Dampaknya akan dirasakan langsung ke daya beli masyarakat yang menurun, meningkatkan jumlah orang miskin baru.

Karena konteksnya masyarakat saat ini sudah menghadapi kenaikan harga pangan, dengan inflasi mendekati 5 persen.

Di sisi yang lain, masyarakat masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19.

“Terbukti ada 11 juta lebih pekerja yang kehilangan pekerjaan, jam kerja dan gaji dipotong, hingga dirumahkan,” jelasnya.

Jika ditambah kenaikan harga BBM subsidi dikhawatirkan tekanan ekonomi untuk 40 persen kelompok rumah tangga terbawah akan semakin berat.

Belum lagi ada 64 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung dari BBM subsidi.

“Pemerintah juga harus memikirkan efek ke UMKM, karena subsidi ini bukan hanya kendaraan pribadi tapi juga dipakai untuk kendaraan operasional usaha kecil dan mikro,” tutup Bhima.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!