TajukPolitik – Melihat banyaknya penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undag-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUP), peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Edbert Gani mengingatkan pentingnya membuka ruang diskursus bagi publik.
Gani menyatakan, pemerintah dan DPR semestinya tidak langsung melemparkan masalah RKUHP ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review tanpa membuka ruang diskursus terlebih dahulu.
“Menurut saya untuk membangun political culture yang baik justru ruang diskursus itu harus terjadi saat kita merumuskan undang-undang, jangan kita belum apa-apa langsung melemparkan itu ke ranah MK,” kata Gani, Kamis (7/7/2022).
Gani menegaskan, ruang diskursus semestinya terjadi saat publik bersama para wakil rakyat berusaha menyusun sebuah undang-undang.
Terlebih, ia mengingatkan, tekanan publik agar ruang diskursus itu dibuka sudah cukup besar selama beberapa tahun terakhir hingga pembahasan RKUHP sempat ditunda pada 2019. Gani pun menyoroti tren pembentukan rancangan undang-undang di DPR yang berlangsung dengan cepat tanpa memberi ruang yang cukup untuk partisipasi publik.
“Yang kami takutkan, ini bisa jadi tren yang akan terus tereplikasi, karena kan selalu narasinya adalah bahwa kita sedang dalam kondisi urgent untuk pemulihan ekonomi dan sebagainya yang dijadikan excuse untuk membuat undang-undang secara cepat,” pungkasnya.
