TajukPolitik – Ratusan Ketua RT/RW dari sejumlah desa di Kabupaten Pandeglang, kembali melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Pandeglang, agar program sepeda listrik Bupati disetujui oleh semua Partai politik (Parpol).
Pantauan di lokasi, para Ketua RT RW memadati sebagian badan Jalan Ahmad Yani tepat depan Gedung DPRD Pandeglang. Dengan membawa pengeras suara dan perangkat aksi demo lainnya, mereka melakukan orasi di depan Gedung Legislatif tersebut.
Bahkan para ketua RT/RW yang demo itu membawa poster bertuliskan ancaman terhadap empat Partai Politik yang menolak program sepeda listrik, diantaranya Partai Gerindra, Golkar, PPP dan PKB.
“Golkar, Gerindra, PPP, PKB jangan kasih suara di 2024” tulisan dalam poster yang dipampang sejumlah RT RW saat demo di depan Gedung DPRD Pandeglang, Rabu 24 Agustus 2022.
Salah seorang Ketua RW 06 dari Maja Pasirkacapi, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Mauasari, Pandeglang, Holil Albantani mengaku, pihaknya berkomitmen untuk wilayah Dapil I khususnya Majasari, kalau tidak menyetujui sepeda listrik, akan memboikot dan tidak akan mendukung ke empat Parpol itu di Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 mendatang.
“Karena mereka dari keempat partai itu mengatakan sudah menolak dan tidak mendukung kami, untuk realisasi program sepeda listrik,” ungkapnya.
Diakuinya, para anggota DPRD dari ke empat Parpol itu pihaknya ikut berjuang, diantaranya pada Pileg tahun lalu.
“Dewan-dewan yang diusung oleh RT RW, baik dari Golkar, PPP, PKB. Tapi sangat kecewa, maka kita berkomitmen untuk wilayah Majasari ini, kalau tidak menyetujui hal ini maka akan memboikot mereka itu,” katanya.
Bupati Pandeglang Irna Narulita menganggarkan Rp 38 miliar untuk sepeda listrik bagi RT/RW di wilayahnya. Namun, anggaran sepeda listrik itu menuai polemik.
“Rp 38 miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp 100 miliar kasih dong simpul-simpul kami belum Linmas. Bingung amat Rp 38 miliar,” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna tentang penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023 di sekretariat DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022).
Irna menganggap dana senilai puluhan miliar tersebut tidak menghamburkan anggaran. Sebab, menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” katanya.
Irman menyebut sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT/RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, sepeda tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Untuk kepentingan operasional bukan untuk kepentingan RT/RW, mereka cuman membantu kita dengan kendaraan operasional yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” ungkapnya
