BANGLISANTUY.COM Nepal resmi mengangkat Sushila Karki sebagai perdana menteri yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Ram Chandra Paudel pada hari Jumat, 12 September, setelah KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah gelombang protes besar yang telah berlangsung selama dua minggu terakhir.
Nama Sushila Karki muncul sebagai kandidat utama berkat dukungan ribuan aktivis yang menyampaikan aspirasi mereka melalui platform daring Discord.
Forum virtual ini berfungsi sebagai saluran diskusi bagi para aktivis yang ingin menentukan arah politik Nepal, termasuk dalam pemilihan pemimpin baru.
Karki, yang kini berusia 73 tahun, tidak berasal dari kalangan politikus. Ia lebih dikenal sebagai mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal dan merupakan wanita pertama yang menduduki posisi tersebut.
Masa jabatannya dari Juli 2016 hingga Juni 2017 dikenang lantaran sikapnya yang tegas terhadap praktik korupsi, yang sekaligus membuatnya dicintai dan juga dibenci.
Lahir sebagai anak sulung dari tujuh bersaudara dalam keluarga petani di Nepal timur, Karki memiliki hubungan yang dekat dengan salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Nepal, yaitu perdana menteri demokratis pertama, Bishweshwar Prasad Koirala.
Dalam jenjang pendidikannya, Karki meraih gelar sarjana dari Mahendra Morang Campus pada tahun 1972, kemudian melanjutkan studi dengan meraih gelar master di bidang ilmu politik di Banaras Hindu University, India, pada tahun 1975, dan selanjutnya mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Tribhuvan di Kathmandu pada tahun 1978.
Sebelum memulai karier di dunia peradilan, Karki sempat bekerja sebagai asisten dosen di Mahendra Multiple Campus pada tahun 1985 serta membuka kantor hukum di Biratnagar sejak 1979.
Kariernya di Mahkamah Agung dimulai pada tahun 2009 sebagai hakim sementara, lalu diangkat sebagai hakim tetap setahun kemudian.
Pada Juli 2016, ia dipercaya untuk memimpin Mahkamah Agung. Namun, masa jabatannya tidak berjalan mulus, karena pada April 2017, parlemen mengajukan mosi pemakzulan dengan tuduhan bahwa ia bersikap bias.
Langkah tersebut memicu protes besar-besaran dari masyarakat yang merasa tindakan itu mengancam independensi lembaga peradilan. Akhirnya, Mahkamah Agung turun tangan, mosi dicabut, dan Karki kembali memimpin hingga masa pensiunnya pada Juni 2017.
Selama masa kepemimpinannya, Karki menangani beberapa kasus penting, termasuk kasus korupsi yang melibatkan Menteri Informasi dan Komunikasi, Jay Prakash Prasad Gupta.
Dengan pelantikannya sebagai perdana menteri yang baru, masyarakat sangat menantikan bagaimana Karki akan memimpin Nepal keluar dari krisis politik yang mengikutinya pasca-kerusuhan, sekaligus tetap berpegang pada prinsip anti-korupsi yang telah menjadi bagian dari reputasinya.
