BANGLISANTUY.COM – Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemerintah, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Papua Nugini (PNG). Kegiatan tersebut bertujuan untuk merayakan 50 tahun kemerdekaan negara Papua Nugini yang berlangsung di Port Moresby pada 15 hingga 16 September 2025.
Selama kunjungan tersebut, Gibran turut berpartisipasi dalam upacara pengibaran bendera dan mengikuti jamuan resmi yang diselenggarakan pada Selasa, 16 September. Salah satu agenda utama dari lawatan ini adalah kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, yang terjadi pada hari Senin, 15 September.
Menurut laporan yang tertera di situs resmi wapresri.go.id, pertemuan tersebut memiliki makna signifikan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara yang berbatasan dekat. Gibran dan Marape melakukan diskusi mengenai potensi perluasan kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari perdagangan bilateral hingga interaksi masyarakat di area lintas perbatasan.
Wakil Presiden Gibran menegaskan peran strategis Papua Nugini sebagai mitra Indonesia di kawasan Pasifik. Ia menyampaikan harapan bahwa kolaborasi antara kedua negara dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan di tingkat regional. Diskusi juga mencakup bidang pertahanan, ekonomi di wilayah perbatasan, serta dukungan Indonesia bagi Papua Nugini dalam bergabung dengan ASEAN.
Hubungan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Papua Nugini menunjukkan kemajuan yang baik. Komitmen ini ditunjukkan melalui kesepakatan Standard Operating Procedures untuk pergerakan bus komersial lintas perbatasan. Selain itu, Indonesia melanjutkan program hibah pembangunan dan mendorong kolaborasi melalui berbagai forum regional, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum.
Meski demikian, kunjungan Wapres Gibran mendapat perhatian luas karena waktunya yang bertepatan dengan sikap kontroversial Papua Nugini di forum internasional. Beberapa hari menjelang kedatangan Gibran, Papua Nugini merupakan salah satu negara yang menolak resolusi Majelis Umum PBB terkait kemerdekaan Palestina. Sikap ini jelas bertentangan dengan posisi Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina lewat pendekatan solusi dua negara.
Situasi ini menambah kompleksitas dalam diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Meskipun Gibran sedang mengupayakan penguatan hubungan bilateral dengan PNG, adanya ketidaksinkronan visi mengenai isu Palestina menjadi sorotan utama. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berkisar pada aspek ekonomi atau keamanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masing-masing negara.
Kedepannya, penting bagi kedua negara untuk terus menjalin komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Peneguhan hubungan ini diharapkan tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia dan Papua Nugini, tetapi juga berkontribusi pada kestabilan region yang lebih luas. Dengan dialog yang terus berlanjut, semoga kedua negara dapat menemukan titik temu dalam berbagai isu yang dihadapi, termasuk perbedaan pandangan dalam politik internasional.
