BANGLISANTUY.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan perlunya penguatan kualitas layanan pertanahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mempersiapkan diri untuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Permintaan tersebut disampaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menjadi dasar bagi pemutakhiran rencana kerja pemerintah dan pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pembangunan fisik IKN yang ditargetkan hingga menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Arahannya disampaikan Wamen Ossy ketika memberikan pembekalan kepada jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Balikpapan, setelah mengikuti rapat koordinasi pembangunan Tahap 1 dan 2 di IKN. Ia menekankan bahwa persiapan layanan pertanahan harus menjadi prioritas utama agar proses investasi dan pemindahan pemerintah dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala.
“Waktunya untuk menata, memperbaiki data dan pelayanan. Jangan sampai saat terjadi akselerasi pembangunan IKN, kita tidak siap,” jelasnya dengan tegas.
Dalam rapat tersebut, Wamen Ossy memberikan penjelasan bahwa pembangunan IKN di fase kedua, yang dimulai dari tahun 2025 hingga 2029, akan berfokus pada sektor legislatif dan yudikatif. Bersamaan dengan itu, akan dilakukan peningkatan fasilitas transportasi, perumahan, serta penyelesaian pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan dalam skala pembangunan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang pesat di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Oleh karena itu, layanan pertanahan perlu disesuaikan agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan yang ada.
Ia juga menghimbau agar semua jajaran yang terlibat segera menyelesaikan berkas-berkas pelayanan pertanahan yang masih tertunda. “Pak Menteri memiliki perhatian terkait dengan berkas layanan pertanahan yang kita kerjakan,” tambahnya.
Selain memberikan arahan, Wamen Ossy melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan di Kantah Kota Balikpapan. Ia berinteraksi dengan masyarakat dan petugas loket, serta mengecek fasilitas ruang kerja dan arsip yang ada. Kegiatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pertanahan, agar semua proses berjalan dengan baik dan transparan.
Adanya perhatian yang besar dari pemerintah terhadap sektor pertanahan menjadi sinyal positif bagi masyarakat dan para investor. Dengan langkah-langkah yang diambil, diharapkan semua kendala yang ada dapat diatasi, dan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana. Percepatan pembangunan IKN adalah harapan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik dan lebih terencana.
