Dukungan Komisi II DPR RI terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dari Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan. Apresiasi tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025), terkait penambahan pagu anggaran tahun 2026. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan efektivitas layanan yang ditawarkan oleh kementerian.
Ossy menegaskan, peningkatan anggaran akan diarahkan pada dua hal utama: penyempurnaan sistem pelayanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, 80 persen tugas ATR/BPN bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga tambahan dukungan dari DPR harus menghasilkan layanan yang lebih cepat, sederhana, namun tetap akurat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
“Produk yang kami keluarkan bersifat hukum, sehingga percepatan tidak boleh mengurangi ketelitian. Dengan 527 satker di seluruh Indonesia, pelayanan harus semakin efisien dan mudah diakses publik,” jelas Ossy. Kementerian berkomitmen untuk menerapkan sistem yang lebih transparan dan terbuka, guna memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan yang tersedia.
Selain reformasi sistem layanan, pembenahan SDM juga menjadi perhatian. Ossy menyebut pentingnya rotasi pegawai melalui tour of duty dan tour of area agar aparatur ATR/BPN tidak terjebak dalam zona nyaman dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di berbagai daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi pegawai dan membantu mereka beradaptasi dengan berbagai tantangan yang ada.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi II DPR juga menyoroti program prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Ossy mengakui program ini masih menyisakan pekerjaan besar. Dari total 126 juta bidang tanah, sekitar 25 persen belum bersertifikat. Ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Target PTSL 2026 naik menjadi 1,9 juta bidang tanah setelah sebelumnya turun menjadi 1,3 juta di 2025. Dukungan DPR sangat berarti untuk memastikan percepatan ini berjalan optimal dan mencegah konflik pertanahan di masa depan,” ungkapnya. Dengan adanya dukungan yang kuat dari DPR, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.
Ossy berharap, pengawasan dari DPR RI terus berlanjut agar manfaat PTSL benar-benar dirasakan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberi dampak positif, baik bagi masyarakat maupun perkembangan pertanahan di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hak atas kepemilikan tanah secara sah dan teratur.
