BANGLISANTUY.COM Pada hari Senin, 29 September 2025, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta mengevaluasi kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertanahan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan Kepri. Provinsi ini, yang berbatasan langsung dengan empat negara, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan di berbagai sektor.
Dede Yusuf menyatakan, “Ada banyak hal yang harus dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba.” Pernyataan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang harus dihadapi oleh Kepri dalam pengelolaan perbatasan. Lingkungan yang rentan terhadap kejahatan lintas batas ini memerlukan penanganan yang serius agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga.
Selain isu-isu terkait perbatasan, Komisi II juga memberikan perhatian pada capaian PNBP yang berasal dari layanan pertanahan. Data yang disajikan selama kunjungan menunjukkan bahwa periode 2022 hingga 2025, realisasi penerimaan PNBP telah mencapai 86 persen, yang setara dengan Rp31,9 miliar. Pencapaian tersebut mencerminkan potensi luar biasa dari sektor pertanahan di daerah ini, yang perlu dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah.
Kepri sebagai daerah strategis sangat berperan dalam perekonomian nasional, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. Pengelolaan yang efektif terhadap PNBP dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi pembangunan daerah, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional.
Dengan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan pendapatan yang diperoleh negara. Upaya ini juga berfungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan pengelolaan PLBN dan PNBP di Kepri. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di wilayah perbatasan.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik kritis yang ada di perbatasan. Dengan fokus pada pengelolaan PLBN dan evaluasi PNBP, Dede Yusuf dan anggota Komisi II lainnya berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan wilayah tersebut.
