BANGLISANTUY.COM – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi, mengangkat isu terkait undisbursed loan atau kredit yang belum dicairkan dalam jumlah yang signifikan. Hal ini terungkap saat rapat kerja bersama Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (22/9/2025).
Fathi dalam laporannya menyatakan bahwa terdapat 2.373 undisbursed loan yang sebagian besar dihasilkan dari sektor industri, pertambangan, dan perdagangan besar. Menurutnya, situasi ini menciptakan sebuah paradoks dalam sistem pembiayaan nasional.
“Ketika likuiditas melimpah bagi kalangan tertentu, terutama korporasi, kredit untuk UMKM justru mengalami penurunan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat UMKM dan pedagang kecil saat ini menghadapi keterbatasan akses permodalan yang luar biasa,” jelas Fathi.
Ia juga mendorong Bank Indonesia untuk melakukan inovasi yang nyata demi memperluas akses kredit bagi sektor menengah dan kecil. Dalam konteks ini, penting bagi lembaga keuangan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil.
Dalam kesempatan tersebut, Fathi memberikan contoh mengenai keberhasilan peluncuran QRIS, yang kini diakui di berbagai belahan dunia sebagai inovasi signifikan dalam sistem pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, inovasi dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan.
Penting untuk dicatat bahwa situasi ini menuntut perhatian serius dari semua pihak terkait. Jika kredit yang belum dicairkan terus dibiarkan, maka potensi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UMKM, akan terhambat. Keberadaan UMKM di Indonesia sangat vital, mengingat kontribusinya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.
Dengan adanya dukungan yang lebih baik dari lembaga keuangan, diharapkan sektor ini dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penguatan akses permodalan harus menjadi prioritas agar sektor menengah dan kecil mampu beradaptasi dan bertahan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif.
