Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, berencana memberlakukan pembatasan pada beberapa game online, termasuk PUBG, setelah terjadinya insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mendapatkan arahan langsung dari Presiden.
Langkah ini diambil karena banyak pihak menilai bahwa game online yang mengandung elemen kekerasan dapat memengaruhi perilaku generasi muda saat ini.
Menanggapi rencana tersebut, Viza Juliansyah, seorang pengamat sosial dan Doktor Sosiologi dari Universitas Tanjungpura, mengingatkan bahwa insiden di SMAN 72 Jakarta tidak bisa dipandang hanya sebagai dampak dari game online. “Kejadian ini memiliki banyak variabel, bukan hanya game online. Ada faktor seperti bullying, pengawasan dari sekolah, dan peran orang tua,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (13/11/2025).
Walaupun demikian, Viza mengakui bahwa game online tetap memiliki dampak terhadap perilaku para penggunanya. “Secara umum, apa yang kita lihat, dengar, atau lakukan itu memengaruhi perilaku kita. Jadi game online jelas berpengaruh, tapi bukan satu-satunya penyebab,” jelasnya.
Viza juga menekankan bahwa upaya untuk membatasi game online perlu dilengkapi dengan penanganan terhadap akar masalah kekerasan di sekolah. Hal ini termasuk isu bullying, peran orang tua, dan pengawasan oleh tenaga pengajar. “Pembatasan game online boleh dilakukan, tetapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya langkah. Mekanismenya juga perlu dipikirkan, karena sulit memisahkan masyarakat dari akses internet. Pertanyaannya, apakah pembatasan akan total? Apakah hanya PUBG yang akan dibatasi? Implementasinya pasti tidak mudah,” tambahnya.
Lebih jauh lagi, ia menggarisbawahi pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam upaya pencegahan. “Sekolah dan orang tua harus mampu mencegah bullying. Pembinaan yang signifikan di lingkungan sekolah mungkin justru lebih efektif dibanding hanya membatasi akses game,” pungkas Viza.
Dengan semakin meningkatnya kecemasan akan dampak game online, penting bagi masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka tentang solusi yang lebih menyeluruh. Penanganan yang tepat terhadap masalah kekerasan di sekolah, diimbangi dengan pengawasan yang baik terhadap konsumsi media oleh anak-anak, mungkin menjadi langkah yang lebih konstruktif dalam menghadapi tantangan ini.
