BANGLISANTUY.COM – Saat ini, Wahyudin Moridu, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, menjadi pusat perhatian publik setelah video dirinya beredar luas di media sosial.
Di dalam rekaman itu, Wahyudin tampak mengungkapkan pernyataan yang cukup kontroversial saat sedang dalam sebuah mobil dalam perjalanan menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Merekam perjalanan ini, video tersebut menyebar dengan cepat di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan grup WhatsApp, memicu diskusi panas di masyarakat.
Di dalam video, Wahyudin Moridu dengan jelas menyatakan bahwa perjalanan yang dia lakukan menuju Makassar dibiayai dengan uang negara. “Hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara,” ungkapnya sambil tertawa. Dia pun menambahkan, “Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja, biar negara ini makin miskin,” seperti yang tercantum di video yang viral di media sosial.
Kehadiran seorang perempuan yang menyertainya dalam perjalanan itu disebut sebagai “hugel” atau hubungan gelap, sehingga semakin menambah kepopuleran video tersebut di kalangan netizen.
Pernyataan Wahyudin tidak luput dari kritik, dan langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo dilaporkan sudah memanggil Wahyudin untuk memberikan klarifikasi mengenai ucapan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait sanksi yang akan diambil terhadapnya. Hal ini menambah daftar panjang kontroversi yang telah melibatkan sosok Wahyudin sebelumnya.
Kasus ini tidak hanya menyoroti satu individu tetapi juga mencerminkan isu lebih besar mengenai perilaku anggota legislatif dan transparansi penggunaan anggaran negara. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk menuntut akuntabilitas dari para wakilnya dan memastikan bahwa dana publik dimanfaatkan dengan secara bijaksana untuk kepentingan rakyat.
Wahyudin Moridu, yang telah diketahui publik sebelumnya melalui beberapa kontroversi, kini harus menghadapi dampak dari pernyataannya. Situasi ini menjadi penting untuk diaudit oleh lembaga terkait agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Dengan berkembangnya kasus ini, diharapkan bisa memberikan pelajaran bagi semua pihak, terutama mereka yang berada di kursi kekuasaan. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
