BANGLISANTUY.COM Memperkuat strategi ekonomi nasional adalah prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya dengan memperluas peluang pasar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Dalam rangka itu, pemerintah tengah menyiapkan pengiriman 500 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke sejumlah negara, khususnya di bidang industri pengelasan dan jasa perhotelan.
Program ambisius ini merupakan bagian integral dari agenda Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional, serta menambah devisa negara melalui remitansi dari luar negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memimpin persiapan pengiriman PMI ini dengan mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Rapat ini dihadiri sejumlah menteri penting, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Sekretariat Negara, Menteri ATR/BPN, Menteri Pariwisata, Menteri UMKM, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan kolaborasi antar-kementerian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk mendukung program ini. Alokasi dana tersebut mencakup pelatihan, sertifikasi, dan proses pemberangkatan pekerja migran menuju negara tujuan. Kementerian Ketenagakerjaan dan KP2MI akan bersinergi dalam pengelolaan pendanaan agar program ini berjalan dengan efektif dan tepat sasar.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet sebelumnya, yang menekankan pentingnya peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah internasional. Pemerintah menyadari adanya peluang besar terkait kebutuhan tenaga terampil di berbagai negara, terutama di sektor las industri dan layanan perhotelan yang saat ini tengah mengalami kekurangan tenaga kerja terlatih.
Dengan adanya program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional melalui sistem pelatihan dan pemagangan yang terstruktur. Selain memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dalam negeri, kebijakan ini diharapkan juga dapat memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia serta memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan tenaga kerja.
Pemerintah menargetkan agar pengiriman tenaga kerja tidak hanya fokus di penempatan, tetapi juga dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan PMI. Oleh karena itu, seluruh mekanisme perekrutan dan pemberangkatan akan sesuai dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan kepastian hukum di luar negeri.
Program ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai aset unggulan dalam perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis di sektor tenaga kerja global. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi rakyat, mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi generasi muda Indonesia yang bersaing di pasar global.
Dengan semua upaya ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap untuk ditempatkan, tetapi juga dilindungi dan diberdayakan di negara asing. Dalam era globalisasi ini, penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan di pasar tenaga kerja internasional.
