BANGLISANTUY.COM – Soedeson Tandra, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, mengungkapkan dukungannya terhadap gerakan yang kini tengah populer di media sosial, yaitu “Stop Tot Tot Wuk Wuk”. Gerakan ini mencerminkan protes masyarakat terhadap semakin maraknya penggunaan sirene dan lampu strobo oleh pejabat serta kendaraan sipil yang seharusnya tidak berhak menggunakannya.
Dalam pandangannya, para pejabat negara perlu menyadari bahwa kebutuhan untuk bergerak cepat tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga bagi masyarakat umum. Kesibukan yang mereka alami bukanlah alasan untuk mengabaikan hak-hak pengguna jalan lainnya.
“Pertanyaannya, apakah pejabat perlu cepat, lalu masyarakat tidak? Kalau ingin cepat, ya berangkat lebih awal. Jangan, ‘wuk wuk wuk’ begitu,” tuturnya saat berbincang dengan wartawan pada Minggu, 21 September 2025.
Soedeson menambahkan bahwa penggunaan sirene dan strobo dengan sembarangan tidak hanya dapat menyakiti perasaan masyarakat, melainkan juga menciptakan kesan bahwa pejabat memiliki hak istimewa di jalan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang seharusnya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk saat berkendara.
“Itu bukan hanya melukai perasaan rakyat, tapi juga menunjukkan seolah-olah pejabat punya hak istimewa,” tegasnya. Dalam hal ini, Soedeson mengajak agar semua pihak, terutama pejabat, untuk lebih menghargai pengguna jalan lainnya dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.
Kesadaran mengenai sikap mengemudi yang baik harus ditanamkan di kalangan para pejabat. Penggunaan sirene dan lampu strobo terkadang menjadi simbol dari kekuasaan, yang seharusnya tidak perlu dibanggakan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan tidak terpinggirkan oleh tindakan-tindakan yang tidak adil di jalan raya.
Penting untuk menegakkan etika berkendara yang baik, terutama dalam konteks publik. Sebagai pemimpin, sejatinya mereka mempunyai tanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik. Meski berperan sebagai pejabat, mereka tidak seharusnya mengedepankan kecepatan pribadi dengan mengorbankan kenyamanan orang lain di jalan.
Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” seharusnya menjadi pendorong bagi semua kalangan untuk lebih aware terhadap pentingnya kesetaraan di ruang publik. Tak hanya menyasar pejabat, gerakan ini juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak mereka di jalan. Sudah saatnya untuk mendorong perubahan yang lebih baik agar semua orang bisa merasakan kenyataan yang adil saat berada di jalan raya.
Dengan meningkatnya kesadaran mengenali hak setiap pengguna jalan, diharapkan akan tercipta suasana berkendara yang lebih aman dan nyaman. Masyarakat perlu dilibatkan dalam dialog dan diskusi mengenai praktik berkendara pejabat. Langkah ini penting agar semua pihak bisa saling mendengar dan mengerti pandangan masing-masing.
Soedeson berharap agar gerakan ini dapat menggugah kesadaran kolektif masyarakat dan pejabat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di jalan raya. Dia percaya bahwa dengan cara ini, akan ada titik temu yang baik antara kepentingan masyarakat dan pejabat.
Penting untuk diingat bahwa setiap pengguna jalan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Gerakan ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang patut didengar dan direspons dengan baik oleh pihak-pihak yang berwenang.
Dengan dukungan yang luas, gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” bisa menjadi awal bagi perubahan yang lebih positif dalam budaya berkendara di Indonesia, di mana semua orang mendapatkan perlakuan yang setara dan adil tanpa terkecuali.
