Tajukpolitik – Praktisi Hukum, Hendarsam Marantoko, menilai upaya pengerahan aparatur negara dan Penjabat atau Pj Kepala Daerah untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024, sudah merupakan upaya terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ketua Umum Lingkar Nusantara (Lisan) ini mengatakan hal tersebut menanggapi dugaan Pakta Integritas Penjabat (Pj) Bupati Sorong yang mendukung Ganjar dalam keterangannya, Senin (20/11).
Hendarsam menyebut kasus Pj Bupati Sorong ini bukanlah kasus yang pertama. Sebelumnya, telah ada beberapa kasus yang melibatkan Kepala Daerah yang terang-terangan mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Hendarsam mengungkapkan, mulai dari dugaan Pakta Integritas Pj Bupati Sorong yang mendukung Ganjar, pencopotan Pj Bupati Bangka Belitung yang diduga karena tidak mau mendukung Ganjar dan ingin bersikap netral. Serta keterlibatan Bupati Majalengka mendukung Ganjar dengan mengerahkan perangkat aparatnya.
Teranyar, ramai di media sosial pengakuan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diarahkan oleh Bupati Boyolali untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024.
“Dari beberapa peristiwa tersebut dapat ditarik benang merahnya, jika kubu Ganjar Pranowo menggunakan kepala daerah dan jajaran di bawahnya untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024,” ujar Hendarsam.
Ia menyebutkan jika mencermati kasus Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, maka semakin terlihat bahwa gerakan mendukung pasangan Ganjar-Mahfud MD merupakan gerakan yang TSM .
Hendarsam menduga kemungkinan besar pola seperti ini dilakukan oleh ASN dan Pj kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Ini jelas mengkhawatirkan, mengingat PDIP sebagai partai utama pendukung Ganjar mempunyai banyak sekali kepala daerah di seluruh Indonesia,” tuturnya.
“Dan tindakan penggalangan dukungan ke Ganjar tersebut sudah TSM,” pungkas Hendarsam.
Untuk diketahui, saat ini telah terlihat Pj Kepala Daerah yang tidak netral dengan terang-terangan mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang.
