Selasa, 18 Juni, 2024

Hak Angket Tak Segera Diajukan, Adi Prayitno: Jangan-Jangan Hanya Gertak Sambal

TajukPolitik – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai ada pertimbangan-pertimbangan yang dihitung secara cermat yang membuat hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, tidak segera diusulkan di DPR.

“Ini problemnya ada sesuatu yang politis, ada yang nggak selesai, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sedang dihitung betul, misalnya soal bagaimana kemungkinan pasangan nomor 2 (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka) ini kalau betul nanti diumumkan sebagai pemenang, kan kubu 1 dan 3 berupaya untuk menjadi bagian di dalamnya,” kata Adi, Rabu (6/3).

“Sehingga kalau hak politik yang mereka gunakan melalui angket terlalu agresif menyerang keputusan politik dan hasil pemilu, ini akan kontraproduktif dengan keinginan mereka untuk menjadi bagian dari kubu pemerintah nanti.”

Hak angket yang tidak segera diusulkan, menurut Adi Prayitno, menimbulkan beragam asumsi dan spekulasi.

“Inilah yang kemudian menimbulkan satu asumsi dan spekulasi, jangan-jangan ini hanya gertak sambal, untuk menyampaikan agenda politik yang sebenarnya tidak pernah diketahui oleh publik secara umum,” ujarnya.

“Makanya satu-satunya cara untuk melihat angket ini serius, besok langsung ke pimpinan DPR, apa susahnya sih 25 anggota dewan tanda tangan? Cari 25 anggota dewan 2 fraksi itu tidak sesulit mencari jarum di tumpukan jemari.”

Hingga saat ini, usulan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 belum terwujud.

Dikutip dari Kompas.id, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan Kompas, sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Kesimpulan itu tertangkap dari hasil jajak pendapat Kompas yang digelar pada 26-28 Februari 2024 untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai usulan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR selain hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Hak angket DPR digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- Advertisement -spot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!