Beri Jabatan Bagi Mantan Napi Korupsi, PPP Pertama Kali Tak Lolos Senayan

PPP tak lolos senayan

TajukPolitik – Kembalinya mantan narapidana kasus korupsi M. Romahurmuziy (Romy) tenyata membahayakan posisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Senayan.

Secara hukum Romy tidak bersalah lantaran hak politiknya tidak dicabut. Namun, secara etik seharusnya Rommy dapat menyadari bahwa statusnya adalah mantan narapidana.

“Ini menjadi bahaya bagi persepsi publik terhadap PPP,” kata Wakil Majelis Pakar PPP, Anwar Sanusi, di sela konferensi pers “Refleksi Setengah Abad PPP” di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta, Kamis (5/1/2023) lalu.

Benar saja apa yang dikatakan oelh Anwar Sanusi, PPP berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei tak lolos ke Senayan karena memperoleh suara di bawah ambang batas parlemen dalam Pileg 2024. Ini akan menjadi pertama kalinya partai berlambang Ka’bah itu tidak lolos ke Senayan.

Sejarah PPP

PPP salah satu partai politik tertua di Indonesia. PPP dibentuk dari gabungan banyak partai. Penggabungan ini disebabkan karena pemerintah Orde Baru ketika itu melakukan penyederhanaan menjadi hanya tiga partai pada Pemilu 1977.

Penetapan hanya tiga parpol saja dalam pemerintahan Orba dilatarbelakangi oleh kegagalan konstituante 1955-1959. Presiden Soeharto berpendapat bahwa terlalu banyak parpol atau organisasi politik nyatanya hanya menghasilkan debat tanpa hasil. Karena itu, penyederhanaan parpol perlu dilakukan. Saat itu terdapat sembilan partai yang kemudian menjadi tiga saja.

Dikutip dari situs resminya, PPP didirikan pada 5 Januari 1973, hasil gabungan dari empat partai basis Islam, yaitu Partai Nahdhatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam Perti. Ketua umum pertamanya adalah Mohammad Syafaat Mintaredja, yang menjabat pada 1973 – 1978.

Karena latar belakang dari komposisi partai-partai Islam, PPP memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam”. Awal berdiri, PPP menerapkan asas Islam dengan lambang Kabah.

Namun, pada 1984, PPP menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem politik yang berlaku ketika itu. Ini juga disebabkan karena adanya tekanan politik oleh kekuasaan Orde Baru. PPP kemudian kembali menggunakan asas Islam dengan lambang Kabah sejak lengsernya Presiden Soeharto pada 1998.

Meskipun dua partai hasil penyederhanaan partai era Orde Baru adalah salah satu upaya Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. PPP dan PDI tetap bertahan hingga sekarang dan tidak dipecah lagi.

PPP pertama kali mengikuti Pemilu pada 1977. PPP sudah 10 kali mengikuti Pemilu Presiden, yaitu pada 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Jabatan strategis yang pernah diemban kader PPP adalah Wakil Presiden pada 2001-2004. Saat itu Hamzah Haz terpilih untuk mendampingi Megawati Soekarno Putri pasca dicopotnya presiden Gus Dur oleh MPR.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!