MimbarAndalas – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menghadiri pertemuan kader Partai Demokrat Sulawesi Tengah di Kota Palu pada Rabu (4/12/2024). Sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Ossy juga memperkuat komitmen partai dalam mendukung penyelesaian konflik agraria di wilayah tersebut.
Acara ini sekaligus menjadi ajang syukuran atas kemenangan pasangan Anwar Hafid dan Reny Lamadjido sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Berdasarkan data resmi dari Sirekap KPU, pasangan ini meraih suara tertinggi dengan perolehan 45,03%.
“Kami bangga dengan pencapaian ini. Kehadiran Pak Wamen ATR/BPN memberikan dorongan lebih untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Tengah,” ujar Anwar Hafid di hadapan kader Demokrat.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid menyoroti konflik agraria yang banyak terjadi di Sulawesi Tengah, khususnya terkait tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan dengan lahan masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan pencaplokan lahan oleh PT Rimbunan Alam Sentosa (RAS), anak usaha PT Astra Agro Lestari, di Morowali Utara.
“Konflik HGU ini menjadi keluhan utama masyarakat, terutama di daerah Morowali dan Morowali Utara. Kami berharap pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap masalah ini,” ujar Anwar.
Ossy Dermawan menyatakan bahwa pemerintah pusat memahami kompleksitas masalah agraria di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Ia meminta Anwar Hafid dan timnya memberikan data rinci agar Kementerian ATR/BPN dapat menindaklanjuti kasus tersebut secara efektif.
“Kami butuh data konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Reformasi pengelolaan HGU, terutama di sektor perkebunan sawit, menjadi prioritas kami,” tegas Ossy.
Ossy juga menyoroti kolaborasi dengan Kementerian Kehutanan dalam menangani HGU yang bersinggungan dengan kawasan hutan. Satgas khusus telah dibentuk untuk memastikan penyelesaian konflik lahan berlangsung adil dan berkelanjutan.
“Kami terus bekerja sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan tanah berlangsung transparan dan berkeadilan,” tambahnya.
Ossy menekankan pentingnya kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa agraria. Ia berharap kolaborasi ini bisa menjadi solusi atas konflik lahan yang merugikan masyarakat.
“Sinergi antar pihak sangat penting untuk menciptakan keadilan agraria di seluruh Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah,” ujar Ossy.
Silaturahmi ini mempertegas komitmen Partai Demokrat dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan agraria yang lebih baik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Tengah dan wilayah lainnya.
