Mimbar Andalas – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengadakan kunjungan kerja ke Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Jakarta pada Senin, 11 November 2024. Didampingi Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, kunjungan Nusron disambut dengan upacara kehormatan yang dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak membahas berbagai isu strategis terkait konflik pertanahan, pemberantasan mafia tanah, dan penataan aset-aset milik TNI.
Ossy Dermawan menyampaikan, “Bapak Menteri Nusron Wahid bersama saya melakukan kunjungan ke Mabes TNI untuk berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI. Kami disambut hangat oleh Jenderal Agus Subiyanto dan jajaran. Dalam pertemuan ini, kami fokus pada beberapa isu utama, termasuk penanganan konflik pertanahan, pemberantasan mafia tanah, hingga proses sertifikasi aset milik TNI,” jelasnya.
Nusron Wahid juga mengundang Panglima TNI untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Pertanahan yang akan digelar oleh Kementerian ATR/BPN dalam waktu dekat. Rapat ini diharapkan menjadi forum koordinasi yang efektif untuk menangani persoalan sengketa tanah yang sering kali melibatkan masyarakat, individu, hingga korporasi besar.
“Kami memahami betapa pentingnya dukungan dari pihak TNI dalam mengatasi masalah pertanahan yang kerap kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, kami mengundang Panglima TNI untuk hadir dalam rapat koordinasi ini. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI sangat krusial untuk menghadapi mafia tanah yang terus meresahkan masyarakat serta mengancam stabilitas nasional,” ujar Nusron.
Dalam pembahasan lainnya, Nusron juga meminta dukungan TNI untuk membantu mengidentifikasi serta melaporkan aset-aset lahan milik TNI yang berpotensi bermasalah. Banyak aset milik TNI yang mengalami sengketa dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak luar tanpa izin, baik oleh perusahaan, kelompok masyarakat, maupun individu tertentu. Nusron menegaskan bahwa aset ini memerlukan perlindungan khusus karena menyangkut kepentingan pertahanan negara.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan apresiasinya atas langkah Menteri Nusron dalam mengatasi masalah pertanahan, terutama yang melibatkan aset milik TNI. Ia juga menegaskan bahwa TNI siap mendukung setiap upaya dari Kementerian ATR/BPN dalam mengamankan aset milik TNI dari pengambilalihan pihak tak bertanggung jawab.
“Kami sangat menghargai upaya Menteri ATR/BPN dalam menangani persoalan aset milik TNI yang rentan terhadap konflik. TNI siap bekerja sama untuk memastikan agar setiap aset milik TNI tetap terjaga dari upaya pengalihan tanpa izin. Ini menjadi komitmen bersama,” tegas Panglima TNI.
Selain menangani aset, Nusron dan Jenderal Agus menyepakati pentingnya sinergi antara TNI dan Kementerian ATR/BPN dalam menangani konflik agraria yang dapat mengganggu keamanan nasional. Konflik tanah yang melibatkan masyarakat dan perusahaan sering kali menimbulkan ketegangan dan berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Karena itu, penanganan yang cepat dan tepat dengan kerja sama lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan TNI untuk terus mendukung upaya perlindungan aset negara dan menindak tegas mafia tanah. Nusron juga menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan TNI demi meminimalkan konflik pertanahan yang melibatkan aset-aset penting negara.
Dengan adanya kerja sama ini, Nusron optimis bahwa sinergi yang kuat antara Kementerian ATR/BPN dan TNI akan berdampak positif dalam menekan angka konflik pertanahan dan mengamankan aset negara yang bernilai strategis bagi pertahanan nasional. Ia berharap kolaborasi yang erat ini dapat menciptakan sistem pertahanan yang lebih kokoh melalui pengelolaan tanah dan aset yang terstruktur.
