BANGLISANTUY.COM — Pada Selasa, 2 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Pegunungan. Kunjungan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dan mendengarkan aspirasi masyarakat setempat.
Sesaat setelah tiba di Bandara Wamena, Djamari disambut dengan meriah melalui tarian adat dan prosesi pengalungan noken oleh Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, bersama perangkat Forkopimda baik dari tingkat provinsi maupun Kabupaten Jayawijaya.
Dalam kesempatan ini, Menko Polkam hadir dengan didampingi oleh Kepala BIN, sejumlah Deputi dari Kemenko Polkam, serta staf khusus lainnya. Ia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk menyampaikan kerinduan Presiden Prabowo kepada masyarakat Papua Pegunungan. “Kedatangan kami ingin menyampaikan salam rindu Presiden Prabowo kepada masyarakat di Papua Pegunungan,” ungkapnya ketika berbicara dengan wartawan.
Selama kunjungan, beberapa isu strategis dijadikan fokus pembahasan, terutama di sektor pendidikan dan transportasi. Djamari mendengar harapan masyarakat mengenai kehadiran perguruan tinggi negeri di daerah tersebut, agar akses terhadap pendidikan tinggi menjadi lebih merata. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah keinginan untuk mendirikan kampus Universitas Cenderawasih di Papua Pegunungan.
Selain itu, pemerintah pusat juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan akses transportasi darat. Saat ini, banyak aktivitas distribusi barang dan kebutuhan masyarakat di Wamena dan sekitarnya masih sangat bergantung pada jalur udara. Menko Polkam menekankan bahwa penyelesaian jalan penghubung darat antara Jayapura dan Wamena menjadi prioritas. Jalan yang memiliki panjang sekitar 700 kilometer ini kini hanya menyisakan sekitar 50 kilometer untuk diselesaikan.
“Ini salah satu upaya membuka daerah ini lewat jalur darat. Saya akan bicarakan langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum,” tegas Djamari.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pusat dan daerah serta mempercepat pemerataan pembangunan di Papua Pegunungan. Dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menangani isu-isu strategis yang ada, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pembangunan daerah.
