BANGLISANTUY.COM — Pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan pendekatan Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) sebagai landasan baru dalam menangani, mencegah, dan memulihkan dampak bencana. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar saat mengunjungi lokasi bencana di Desa Sukarame, Sukabumi, Jawa Barat, pada Kamis, 27 November 2025.
PSA bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak bencana dapat pulih dan bangkit lebih cepat. Ini mencakup perluasan cakupan layanan sosial serta peningkatan manfaat dari bantuan yang diberikan. “Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi secara komprehensif yang menyangkut keberpihakan negara, pemerintah, berbagai pihak, masyarakat, untuk mengantisipasi agar ancaman-ancaman rawan bencana itu terdeteksi dengan baik sejak dini,” jelas Menko Muhaimin.
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Desa Sukarame pada 27 Oktober 2025 telah mengakibatkan 3.291 jiwa atau 1.091 kepala keluarga terdampak. Selain itu, bencana ini menimbulkan kerusakan fisik dan gangguan ekonomi yang dikhawatirkan dapat meningkatkan angka kemiskinan. Menko PM menekankan bahwa langkah pemberdayaan masyarakat adalah salah satu komponen kunci dalam strategi pemulihan.
Sebagai respons cepat terhadap situasi ini, pemerintah melakukan pendataan administratif dan percepatan layanan identitas kependudukan. Hal ini penting karena ditemukan 202 keluarga yang tidak memiliki dokumen administrasi, yang berpotensi menghambat mereka dalam mendapatkan bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan dukungan untuk pemulihan ekonomi. “Jadi Pelindungan Sosial Adaptif ini memastikan semua tertangani, termasuk dalam hal pelindungan sosial, identitas kependudukan, bantuan-bantuan iuran serta bentuk pelindungan sosial lainnya,” tambahnya.
Muhaimin juga menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi di tingkat desa. Ini untuk memastikan bahwa wilayah yang rawan bencana tidak kembali menambah tingkat kemiskinan. “Sehingga pelindungan sosial adaptif yang kita persiapkan benar-benar mendorong antisipasi dan penanggulangan bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat kita,” ungkap Menko PM.
Implementasi PSA diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi masyarakat yang terkena dampak bencana, agar mereka tidak hanya pulih, tetapi juga mampu membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Komitmen pemerintah dalam menerapkan langkah-langkah strategis ini menjadi harapan bagi masyarakat yang terdampak agar mendapatkan perhatian dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memulihkan kehidupan mereka pascabencana.
Langkah ini mencerminkan sebuah sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks. Dengan adanya pendekatan yang terstruktur seperti PSA, diharapkan masyarakat bisa lebih siap dan tanggap dalam menghadapi risiko bencana di masa depan.
