BANGLISANTUY.COM Kebijakan yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penggalangan donasi Rp1.000 setiap harinya dari masyarakat, menarik perhatian Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Dia berpendapat bahwa keputusan ini merupakan ranah pemerintah daerah dan warganya.
“Itu terserah kepada pemerintahnya, dan terserah kepada warganya,” ucapan Purbaya tersebut disampaikan setelah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan penarikan donasi ini. “Dari pemerintah pusat, tidak ada kewajiban untuk melakukan itu. Jadi, boleh saja kalau mau,” tegasnya.
Sebelum pernyataan ini, Dedi Mulyadi telah meminta kepada masyarakat Jawa Barat, termasuk pegawai negeri sipil (ASN), siswa sekolah, dan warga umum, untuk menyisihkan Rp1.000 per hari. Dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan, terutama bagi kebutuhan mendesak.
Meski demikian, kebijakan ini mendapat berbagai respon dari warga. Beberapa di antaranya menyampaikan keluhan, termasuk seorang ASN dari Pemda Karawang yang merasa keberatan. Menurutnya, meskipun disampaikan sebagai imbauan, pelaksanaannya di lapangan terkesan bersifat memaksa.
“Kalau sehari Rp1.000, sebulan bisa Rp30.000. Berat juga, apalagi dengan kenaikan harga dan gaji ASN yang belum meningkat,” ungkap ASN tersebut.
Seorang guru berstatus PPPK di SMK Negeri Karawang juga mengekspresikan pendapat serupa. Dia menyatakan bahwa banyak siswa berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga kebijakan ini dapat menambah beban tambahan bagi mereka.
“Banyak siswa yang kesulitan biaya sekolah. Jangan sampai donasi ini menjadi beban baru,” tambahnya.
Kebijakan penggalangan dana Rp1.000 setiap hari ini memang menjadi isu yang memunculkan berbagai pandangan, baik positif maupun negatif. Beberapa pihak mendukung langkah ini, menganggap bahwa kontribusi kecil per hari dapat memberikan dampak besar untuk masyarakat, terutama dalam pendanaan pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, kritik muncul dari mereka yang merasa bahwa inisiatif ini tidak sepenuhnya memperhatikan kondisi ekonomi warga. Mengingat situasi ekonomi saat ini, di mana banyak orang tertekan oleh inflasi, kebijakan ini menimbulkan keresahan yang cukup signifikan di kalangan masyarakat.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sangat bergantung pada penerimaan dan kondisi masyarakat di Jawa Barat. Semoga ada solusi yang lebih baik dan pertimbangan yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan kebijakan serupa di masa depan.
