Juru bicara dari Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan rencana alternatif untuk memastikan pembayaran pegawai di sektor esensial tetap berlanjut, meskipun sebagian besar lembaga federal terpaksa tidak beroperasi.
Sektor-sektor yang tergolong penting tersebut meliputi Biro Investigasi Federal (FBI), Badan Penegakan Narkoba (DEA), Patroli Perbatasan AS, serta Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Para petugas di sektor ini diwajibkan untuk tetap bertugas demi menjaga keamanan nasional dan penegakan hukum, meskipun pembayaran gaji mereka mengalami gangguan akibat penghentian operasional pemerintah.
Menurut laporan dari beberapa media internasional, pembayaran gaji untuk sektor yang menjadi prioritas ini akan menggunakan dana yang sebelumnya dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan pertahanan (R&D Defense). Instruksi ini muncul setelah perintah dari Presiden Trump yang mewajibkan agar seluruh personel penting tetap menerima gaji tepat waktu.
“Saya menggunakan otoritas saya sebagai Panglima Tertinggi untuk meminta Menteri Pertahanan Pete Hegseth menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia demi membayar gaji tentara kita pada 15 Oktober,” ungkap Trump melalui platform Truth Social, seperti yang dilaporkan oleh The Hill.
Pemerintah, lanjutnya, telah merinci dan menyusun mekanisme penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan aturan anggaran yang berlaku. Dalam konteks ini, Trump menegaskan, “Saya tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera militer dan keamanan negara dengan shutdown berbahaya ini.”
Menanggapi perintah tersebut, Kementerian Pertahanan AS menginformasikan bahwa mereka telah menyiapkan sekitar US$8 miliar dari dana penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi (RDTE) yang tidak terpakai pada tahun fiskal sebelumnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan gaji bagi tenaga kerja yang berperan penting dalam keamanan dan penegakan hukum di tengah krisis ini.
Dengan perkembangan situasi yang terus berubah, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah AS menunjukkan upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Krisis government shutdown ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga menyangkut kesejahteraan dan keamanan ribuan petugas yang berdedikasi untuk melindungi negara.
Krisis ini membawa perhatian publik terhadap hubungan antara kebijakan anggaran dan keberlangsungan operasional lembaga-lembaga esensial. Apakah pemerintah akan berhasil menemukan jalan tengah yang dapat menyelamatkan gaji para petugas dan menjaga pelayanan publik di tengah ketidakpastian ini? Hanya waktu yang akan menentukan.
Diharapkan dengan langkah-langkah yang sedang diambil, gaji petugas yang berkontribusi pada keamanan nasional akan tetap terjamin, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan tenang tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan pribadi di tengah situasi yang sulit ini.
