BANGLISANTUY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Riau yang diduga berkaitan dengan pemerasan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tindakan ini semakin menegaskan keseriusan KPK untuk menindak praktik korupsi yang marak di kalangan pejabat publik.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi mengenai kegiatan OTT ini dalam sebuah konferensi pers yang digelar pada Selasa malam, 4 November 2025. “Kami menduga adanya tindak pidana korupsi, termasuk pemerasan yang berhubungan dengan anggaran di Dinas PUPR,” ungkap Budi.
Operasi yang dilakukan pada tanggal 3 November 2025 ini berhasil mengamankan 10 individu, termasuk Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW), yang kini masih dalam proses pemeriksaan mendalam di Gedung Merah Putih KPK.
Keberhasilan OTT ini tidak hanya menangkap para tersangka, tetapi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang totalnya sekitar Rp1,6 miliar. Uang tersebut terdiri dari pecahan rupiah, dollar Amerika, dan poundsterling, yang dicurigai memiliki keterkaitan langsung dengan kasus pemerasan.
Dalam keterangan lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pihak KPK telah melakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa saja yang akan jadi tersangka dalam kasus ini. “Kami telah melakukan ekspose di tingkat pimpinan dan para pihak yang bertanggung jawab telah ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.
Namun, hingga saat ini, Budi belum membagikan informasi lebih detail mengenai identitas atau jumlah tersangka yang terlibat. Rencana untuk merilis keterangan lebih lanjut mengenai hal ini akan diadakan dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada Rabu, 5 November 2025.
Kasus OTT ini kembali menunjukkan komitmen KPK dalam penegakan hukum terhadap korupsi di seluruh Indonesia, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Dugaan pemerasan anggaran yang melibatkan pejabat tinggi seperti gubernur tentunya menarik perhatian publik, karena dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tindakan pengamanan ini diharapkan bisa memberikan efek jera kepada pelaku lain yang terlibat dalam praktik korupsi. Selain itu, langkah ini menunjukkan pentingnya pengawasan internal di setiap instansi pemerintah, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan sumber daya pemerintahan.
Kasus ini menyoroti perlunya langkah preventif dan penguatan komitmen dalam mencegah korupsi di semua tingkat pemerintahan. Publik berharap agar KPK terus berupaya dengan tegas menindak praktik-praktik yang merugikan ini, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dapat terjaga.
