MimbarAndalas – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengadakan rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kedua kementerian dalam menjaga stabilitas nasional melalui pengelolaan lahan yang lebih efektif dan perlindungan aset strategis negara.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa agenda ini difokuskan untuk mengoordinasikan langkah-langkah strategis dalam tata kelola agraria yang dapat mendukung kepentingan nasional, terutama terkait pertahanan.
“Dengan kehadiran Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, kita berkomitmen memperkuat kolaborasi demi stabilitas tanah air dan tata kelola agraria yang lebih baik,” ujar Ossy.
Setelah pertemuan, Nusron Wahid memaparkan beberapa hasil diskusi. Poin pertama adalah kerja sama untuk melindungi aset-aset Kementerian Pertahanan dan TNI dari ancaman penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Nusron, banyak aset TNI yang sebelumnya dimiliki atau digunakan oleh Pangdam dan jajaran militer kini telah beralih fungsi menjadi pusat-pusat komersial seperti mal dan hotel.
“Kami sepakat untuk melakukan penataan ulang sertifikasi aset-aset TNI. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan aset negara yang diamanahkan kepada TNI tetap berada dalam pengelolaan negara dan tidak disalahgunakan,” jelas Nusron. Dukungan ATR/BPN dalam pengelolaan sertifikat lahan serta pengawasan ketat terhadap penggunaan aset negara ini menjadi bagian dari strategi untuk mencegah penyalahgunaan.
Selanjutnya, Nusron dan Sjafrie juga membahas percepatan program pencetakan lahan sawah di Papua sebagai langkah untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional. Nusron menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan melihat ketahanan pangan sebagai bagian penting dari keamanan nasional. Untuk itu, proses pelepasan lahan dan sertifikasi guna membuka sawah baru di Papua menjadi prioritas yang dibahas dalam pertemuan ini. “Pak Menhan sangat ingin mengetahui perkembangan terbaru terkait percepatan lahan untuk ketahanan pangan di Papua dan beberapa daerah lainnya,” tambah Nusron.
Poin ketiga dalam pertemuan ini adalah terkait penanganan konflik agraria yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Nusron menjelaskan bahwa konflik lahan antara masyarakat, perusahaan, dan negara sering kali menjadi sumber ketegangan yang memengaruhi keamanan. Dengan kondisi tersebut, ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan sepakat untuk bekerja sama dalam menangani konflik-konflik lahan yang sensitif agar tidak berdampak pada sistem pertahanan nasional. “Kami sepakat untuk menangani konflik-konflik lahan yang sensitif ini supaya tidak memicu ketegangan lebih jauh, terutama yang melibatkan konflik antara individu, korporasi, dan pemerintah,” jelas Nusron.
Poin terakhir dalam pertemuan ini adalah optimalisasi pengadaan lahan untuk kebutuhan TNI di masa mendatang. Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN diminta untuk menyiapkan lahan bagi kebutuhan-kebutuhan khusus TNI seperti perumahan prajurit, tempat latihan, dan pangkalan udara. Nusron menegaskan pentingnya pengelolaan aset lahan untuk TNI agar tidak dialihfungsikan atau diserobot pihak lain. “Kami diminta untuk menyiapkan lahan-lahan yang dibutuhkan TNI baik untuk perumahan prajurit maupun fasilitas pendukung lainnya. Banyak aset TNI yang saat ini terancam dialihfungsikan, dan ini harus segera kita amankan,” ungkap Nusron.
Dengan kolaborasi kuat antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan, Nusron berharap upaya sinergis ini akan memperkokoh perlindungan terhadap aset-aset negara serta menjaga stabilitas nasional dari segi agraria dan pertahanan. Hal ini, menurut Nusron, menjadi langkah penting dalam mewujudkan stabilitas dan keamanan yang lebih kokoh bagi bangsa dan negara.
