Ketua Dewan Etik Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga-Tapanuli Tengah, Dzulfadli Tambunan, menyampaikan prihatin dan menyayangkan aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok oknum wartawan atas nama ‘AWSTT’ di depan Kantor Dinas PMD Kabupaten Tapteng, Kamis 26 Juni 2025.
Adapun aksi unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terkait anggaran publikasi Dana Desa Tahun 2025.
Menurutnya, sangat tidak etis wartawan mendemo sebuah lembaga pemerintah, hanya gara-gara persoalan anggaran. Jika ada dugaan penyimpangan anggaran, diberitakan keras-keras di media masing-masing.
“Fungsinya ya itu, jika menemukan dugaan penyimpangan anggaran, beritakan di media masing-masing. Bukan menggelar aksi unjuk rasa,” kata Dzulfadli, Jumat (27/6/2025), di Pandan.
Walau sepakat jika menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara, jurnalis yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia pemberitaan ini mengingatkan perlunya etika bagi seorang wartawan.
“Ada aturan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Tidak ujuk-ujuk demo. Wartawan itu memiliki kelebihan, yakni melakukan protes lewat tulisan,” ucapnya.
“Terkecuali ada penghalang-halangan tugas, intimidasi, ataupun tindakan kekerasan, baru mainkan unjuk rasa,” sambungnya.
Mantan Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Sibolga-Tapteng ini, mengaku tidak habis pikir kengototan pengunjuk rasa mempertanyakan payung hukum besaran anggaran publikasi Dana Desa.
“Pihak Dinas PMD kan sudah menyampaikan payung hukumnya. Terkait besaran nominalnya sesuai dengan besaran pekerjaan, yang dihitung oleh petugas teknis dari Kemendes PDTT, sebagai fasilitator pembuatan RAB,” ungkap Dzulfadli.
Jurnalis yang telah berulangkali meraih penghargaan ini, juga menyoroti motivasi kelompok wartawan yang melakukan aksi. Ia menduga, kelompok pendemo tidak murni mengungkap praktik dugaan penyimpangan anggaran.
“Sama-sama kita lihat. Ada yang mereka sampaikan untuk diakomodir. Saya menduga demo itu hanya modus untuk mendapatkan sesuatu,” tukasnya.
Redaktur media online WahanaNews .co ini menuturkan, peruntukan biaya publikasi Dana Desa sudah ada sejak Program Dana Desa digelontorkan. Setiap tahun, biaya publikasi Dana Desa dituangkan dalam RAB. Menjadi sebuah pertanyaan jika baru kali ini dipermasalahkan, hingga kebablasan dengan menyebut pungli.
“Ada apa ini. Kenapa ngak dari dulu-dulu dipersoalkan,” ujar pria mengaku pernah menjadi salah satu wartawan yang melakukan peliputan kegiatan Dana Desa pada tahun 2018.
Diakhir penyampaiannya, sosok yang memulai karir di dunia jurnalis dari loper koran ini berharap, awak media yang bertugas di Sibolga – Tapanuli Tengah dapat menjadi wartawan profesional, memiliki kombinasi keterampilan teknis dan etika jurnalistik.
“Mari terus belajar, sehingga kedepan kita menjadi jurnalis yang kompoten dan memiliki marwah,” tandasnya.
