BANGLISANTUY.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai SPBU swasta mendapatkan perhatian serius dari Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi. Politisi dari Fraksi Gerindra ini menekankan pentingnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk lebih berhati-hati dalam penanganan masalah ini agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Bambang mengungkapkan rasa prihatin atas kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian ESDM, yang menurutnya belum mampu menjamin kestabilan pasokan energi. Fenomena kelangkaan BBM ini telah menjadi catatan sejak awal tahun 2025 dan terus berulang hingga saat ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bambang dalam wawancara dengan wartawan pada Jumat, 19 September 2025. Dalam kesempatan itu, ia mengingat kembali hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung di akhir Januari lalu, yang melibatkan pihak swasta, Pertamina, dan Dirjen Migas.
Di dalam RDP tersebut, Kementerian ESDM pernah melakukan perubahan terhadap skema izin impor BBM dengan beralasan adanya evaluasi secara triwulanan. Meskipun demikian, Bambang menilai langkah ini belum berhasil menyelesaikan permasalahan pasokan yang sedang dihadapi.
Selama wawancara, ia menegaskan betapa krusialnya menjaga stabilitas rantai pasok dan distribusi BBM, yang merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. “Kementerian ESDM harus memperhatikan stabilitas rantai pasok, distribusi,” tegasnya pada Kamis, 18 September 2025.
Kelangkaan BBM tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan, tetapi juga mempengaruhi sektor ekonomi secara keseluruhan. Banyak pelaku usaha yang bergantung pada bahan bakar untuk beroperasi sehari-hari, dan ketika pasokan terganggu, akan berakibat pada keterlambatan distribusi dan peningkatan biaya operasional. Hal ini menciptakan situasi yang merugikan bagi banyak pihak.
Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Pembenahan sistem distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan BBM, maupun dialog yang lebih intensif dengan semua pihak yang terlibat, menjadi beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kelangkaan bisa diminimalisir dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar.
Lebih jauh, Bambang juga menyarankan agar Kementerian ESDM bisa melakukan sosialisasi yang lebih efektif mengenai kebijakan dan perubahan yang diambil, agar masyarakat dapat memahami dengan jelas tindakan dan tujuan pemerintah dalam mengatasi kelangkaan ini.
Sebagai penutup, penting untuk memahami bahwa keberadaan pasokan BBM yang stabil akan sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kita berharap agar pemerintah segera menemukan solusi yang tepat sehingga kelangkaan ini bisa diatasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan dapat kembali pulih.
