BANGLISANTUY.COM – Kasus dugaan suap yang mencuat dalam pengelolaan kawasan hutan, melibatkan PT Eksploitasi dan Industri Hutan (Inhutani) V, kini semakin berkembang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka kemungkinan untuk memanggil Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.
Tindakan ini menandakan bahwa skandal ini bisa meluas hingga ke pejabat-pejabat tinggi lainnya.
Asep Guntur Rahayu, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, menegaskan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum dalam kasus ini.
“Kemungkinan dari informasi yang kami terima, siapa pun yang disebutkan terlibat, baik itu individu maupun pejabat, tentu akan kami panggil,” ungkap Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada malam hari Kamis (18/9).
Isyarat mengenai pemanggilan Raja Juli Antoni serta Siti Nurbaya muncul usai KPK melakukan pemeriksaan terhadap Staf Ahli Menteri Kehutanan untuk Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, Dida Migfar Ridha, pada 17 September 2025.
Dida, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan ini.
Asep menjelaskan bahwa pemanggilan Dida dilakukan sebagai bagian dari pemeriksaan silang atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi lain yang terkait.
“Kami memanggil seseorang untuk diminta keterangan sebagai saksi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pertama-tama, pemanggilan ini berdasarkan informasi dari saksi atau tersangka yang menyebut bahwa yang bersangkutan mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.
KPK terus berupaya untuk mendalami dan menyelidiki semua informasi yang muncul dalam proses penyidikan ini, guna memastikan bahwa tidak ada satu pun elemen yang luput dari pemeriksaan. Dalam konteks ini, seluruh pihak yang dianggap memiliki relevansi akan dijadwalkan untuk memberikan keterangan.
Kejaksaan Agung dan berbagai lembaga terkait juga akan diajak berkoordinasi untuk menggali lebih dalam mengenai pola dan alur tindakan yang terjadi dalam kasus yang kontroversial ini.
Dengan skandal ini yang semakin meluas, publik pun memiliki harapan agar penegakan hukum dapat berlaku secara adil dan transparan, serta tidak ada yang kebal terhadap hukum. Ini menjadi kesempatan bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.
Dalam situasi ini, masyarakat menunggu-nunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus serta kemungkinan pemanggilan pejabat-pejabat lain yang mungkin terhubung. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Dalam rangka memperkuat upaya komisi, penting untuk melibatkan lebih banyak stakeholder dalam diskusi tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Hal ini supaya kasus-kasus serupa tidak terjadi di masa mendatang, dan pengelolaan hutan bisa dilakukan secara profesional dan berwawasan lingkungan.
Skandal ini bukan hanya menyangkut kepentingan individu, melainkan juga berkaitan dengan masa depan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Masyarakat berharap agar segala tindakan yang diambil oleh KPK dapat mendatangkan dampak positif bagi system pemerintahan dan pengelolaan lingkungan di tanah air.
