Telah Banyak Makan Korban, Koalisi Sipil Minta Jokowi Hentikan Pendekatan Militer untuk Tangani Masalah Papua

TajukPolitik РTelah banyak makan korban, Kelompok Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menghentikan pendekatan keamanan militeristik dalam menangani permasalahan Papua.

Menurut koalisi masyarakat sipil, pemerintah seharusnya menangani kemelut di Papua dengan memberikan solusi terhadap akar masalah, dan menghentikan pendekatan militeristik yang berpotensi memicu aksi kekerasan dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Mendesak Presiden menghentikan pendekatan militeristik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Sebab pendekatan keamanan terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah dan justru berakibat pada masifnya berbagai peristiwa pelanggaran HAM,” demikian isi pernyataan pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Jumat (9/9/2022).

Menurut koalisi sipil yang merujuk riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), setidaknya terdapat 4 akar persoalan di Papua. Yaitu kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua.

“Sayangnya, identifikasi empat akar masalah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan mengupayakan cara- cara damai berupa pendekatan dialog,” kata koalisi sipil.

Kelompok koalisi masyarakat sipil juga mendesak Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk segera memberhentikan secara tidak hormat seluruh prajurit TNI yang diduga terlibat dalam peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM.

Koalisi masyarakat sipil menyatakan keterlibatan anggota TNI dalam sejumlah aksi kekerasan di Papua terjadi pada pembunuhan disertai mutilasi di Mimika, Papua, pada 22 Agustus 2022.

Dalam peristiwa itu, 6 prajurit TNI-AD dari kesatuan Brigade Infanteri 20/Ima Jaya Keramo Kostrad terlibat dalam pembunuhan disertai mutilasi yang menewaskan 4 warga sipil.

Sepekan berselang, tepatnya pada 30 Agustus 2022, aksi kekerasan kembali terulang di Mappi, Papua dengan menelan 4 korban warga sipil yang satu diantaranya meninggal dunia.

Pelakunya diduga kuat merupakan prajurit TNI dari kesatuan Satgas Yonif Raider 600/Modang.

Menurut koalisi masyarakat sipil, kasus-kasus itu semakin mencerminkan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM menjadi persoalan serius yang perlu diterapkan terhadap pendekatan keamanan dalam penanganan konflik di Papua.

“Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan terhadap orang asli papua (OAP) yang dilakukan oleh aparat keamanan,” lanjut isi keterangan itu.

“Rentetan tragedi kemanusiaan yang terus terjadi dan berulang terhadap warga sipil di Papua, menunjukan watak negara yang tidak bertanggung jawab dalam upaya memberikan perlindungan hak atas rasa aman bagi setiap orang Papua,” demikian isi keterangan pers itu.

Menurut catatan koalisi masyarakat sipil, dalam rentang waktu Januari sampai Agustus 2022 terdapat 8 tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI.

Tempat kejadiannya tersebar di wilayah Papua mulai dari Jayapura, Mappi, Sinak, Intan Jaya, Maybrat, Manokwari hingga Mimika.

Jenis tindak kekerasan itu meliputi kekerasan seksual, penganiayaan, penyiksaan, intimidasi serta penembakan.

Setidaknya terdapat 18 warga sipil yang menjadi korban akibat aksi kekerasan oleh anggota TNI, di mana 7 di antaranya meninggal.

Selain itu, koalisi juga mencatat terjadi 27 peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota Polri setidaknya terdapat dari Januari sampai Juli 2022.

Dalam peristiwa itu terdapat 118 korban sipil yang tersebar dari wilayah Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Timika, Wamena, Sorong dan Paniai.

Dari ratusan korban, 3 diantaranya meninggal dunia. Adapun jenis tindakan kekerasannya meliputi pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penganiayaan, intimidasi dan penembakan.

Koalisi juga mendesak pemerintah segera melakukan reformasi peradilan militer.

“Sejak awal, kami menilai peradilan militer banyak menuai masalah mulai dari prosesnya yang tidak akuntabel hingga menjadi ruang impunitas,” demikian isi keterangan itu.

Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua.

Mereka juga meminta Polri untuk memberikan akses hukum dan informasi seluas-luasnya kepada para keluarga korban terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!