Tajukpolitik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aus Hidayat Nur, menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual.
Hal itu dilakukan agar dapat menekan konflik sosial yang diakibatkan karena sengketa tanah ulayat yang tak kunjung pernah selesai.
Sebab, tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat setempat.
Pendekatan ini, menurut Aus, mengutamakan dialog, kompromi, dan membangun pemahaman dibandingkan kekerasan dan kekuatan. Sehingga, isu-isu pertanahan bisa terselesaikan dengan minim konflik sosial.
“Masalah tanah itu dari awalnya sudah berat. Jadi, kita harus betul-betul hati-hati karena jangan sampai menjadi batu sandungan,” tegas Aus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Serang, Banten, Jumat (29/9).
Senada dengan Aus, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Endro Suswantoro Yahman, pun mendukung pendekatan konsesual perlu dilakukan untuk masyarakat adat. Ia tidak ingin isu ini menjadi polemik yang panjang tanpa solusi.
Oleh sebab itu, dirinya mengusulkan agar tanah yang menjadi wilayah masyarakat adat menjadi sertifikat kawasan budaya.
“Jadi sertifikatnya (jadi) model kawasan budaya. Sifat komunalnya itu tetap apa sehingga komunitasnya bisa terjamin, tapi kalau disertifikatkan (atas nama perorangan), ini kan (pendekatan) individualis yang akan merusak kerekatan sosial,” jelas Endro.
Untuk diketahui, saat ini banyak terjadi sengketa tanah ulayat di Indonesia. Sengketa tersebut bahkan telah banyak merenggut korban jiwa.
Biasanya sengketa terjadi antara pemilik tanah dengan pihak pemerintah ataupun pemilik tanah dengan pihak swasta. Walaupun telah diberikan ganti rugi atau pun sejenisnya, tetap saja masyarakat enggan untuk meninggalkan tanah yang mereka tempati selama ini.
