TajukPolitik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron dorong pemerintah untuk tidak putus asa dalam melakukan negosiasi bunga pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke China.
Meskipun, negosiasi baru-baru ini gagal menurunkan suku bunga pinjaman dari 3,4 persen ke 2 persen.
Herman Khaeron menuturkan megaproyek KCJB tersebut sulit dihentikan, dan diharapkan pemerintah bisa negosiasi ulang agar APBN tidak terbebani dengan tumpukan utang dari proyek tersebut.
“Sudah sulit dihentikan, meski biaya yang membengkak dan bunga yang tinggi, harapanya bisa dinegosiasikan ulang,” kata Herman Khaeron, Kamis (13/4).
Menurut legislator dari Fraksi Demokrat DPR RI ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentu akan merugi dengan beban suku bunga pinjaman yang cukup besar tersebut. Terlebih, payback period yang ditetapkan semakin panjang.
“Saat kami RDP dengan KCIC, bahwa periode pengembalian investasi mencapai 36 tahun, itupun bisa lebih panjang lagi, karena harga tiket yang dipatok pemerintah,” demikian Herman Khaeron.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Justru dia merekomendasikan agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) saja.
“Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” kata Menko Luhut dikutip pada Rabu (12/4).
Namun, jika China tetap menginginkan APBN sebagai penjaminan, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berkat peringatan Luhut, akhirnya pihak China saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan.
