Tajukpolitik – Alasan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menyinggung tragedi Kanjuruhan pukulan telak bagi aparat penegak hukum.
Hal ini disampaikan oleh Pengamat Politik, Hendri Satrio, Kamis (30/3).
Founder Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini menilai pernyataan resmi FIFA tersebut menjadi pukulan telak bagi pemerintah Indonesia dalam menyikapi tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan korban jiwa, terutama aparat penegak hukum.
“Disorotnya tragedi Kanjuruhan itu justru merupakan pukulan penting buat penegakan hukum di Indoensia,” kata pria yang akrab disapa Hensat itu.
Menurut Hensat, dunia internasional sangat konsen dan tidak main-main menyoroti penyelesaian hukum tragedi Kanjuruhan.
“Karena dunia internasional menyoroti penanganan hukum untuk tragedi Kanjuruhan,” kata Hensat.
Untuk diketahui, FIFA secara resmi telah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan tahun ini.
FIFA pun secara resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diselenggarakan tahun ini. Pengganti Indonesia akan diumumkan dalam waktu dekat.
Keputusan itu diambil FIFA setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. Selain mencoret Indonesia, FIFA juga bakal memberikan sanksi untuk Indonesia.
“FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah. Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya,” begitu yang disampaikan dalam situs resmi FIFA, Rabu malam (29/3).
Adapun keputusan FIFA ini diambil setelah melihat gejolak di Indonesia terkait penolakan terhadap timnas Israel. Tak sedikit para politisi dan kepala daerah yang menolak kedatangan tim Yahudi tersebut.
Seperti Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang mengirimkan surat kepada Kemenpora untuk membatalkan drawing dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga ikutan menolak.
