TajukPolitik – Sejumlah simpatisan pendukung Suharso Monarfa melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPP PPP di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022). Mereka berunjuk rasa menolak pencopotan Ketua Umum PPP Versi Suharso Monoarfa.
Dari pantauan MPI di lokasi, para massa aksi mendatangi kantor DPP PPP pada pukul 13.00 WIB dengan membawa sejumlah poster penuntutan dan penolakan pencopotan Suharso yang dilakukan oleh petinggi partai berlambang Kakbah tersebut.
Salah seorang orator dengan menaiki mobil komando mendesak agar oknum yang melakukan pencopotan Suharso Monoarfa untuk bertanggung jawab. Ia mengaku akan tetap mendukung PPP bila masih di bawah Suharso.
“Kami meminta agar pencopotan terhadap Suharso Monoarfa dibatalkan, kita akan tetap mendukung PPP di bawah pimpinan Suharso,” ujarnya dengan menggunakan pengeras suara, Senin (5/9/2022).
Sebelumnya, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP PPP. Keputusan itu disampaikan Majelis Tinggi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan. Keputusan ini diambil setelah 3 pimpinan majelis, yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan melayangkan surat ketiga kepada Suharso.
“Dengan berat hati pimpinan 3 majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP, Usman M Tokan, Senin (5/9/2022).
Dampak dari Keputusan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan dan Majelis Kehormatan PPP yang memecat Suharso Monoarfa dari kursi Ketum PPP menandai telah jatuhnya legitimasi politik Menteri Bappenas itu di mata kader internal partainya.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam menjelaskan bahwa pada saat bersamaan muncul perlawanan politik kubu Suharso terhadap keputusan 3 Majelis PPP. Perlawanan itu menandai terjadinya faksionalisme internal di tubuh PPP.
Kata Umam, jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan MA, maka dampaknya tidak hanya akan melemahkan soliditas akar politik partai.
Lebih dari itu, Umam menganalisa, dinamika faksi di PPP juga berpotensi berpengaruh pada keabsahan data verifikasi partai politik yang baru saja didaftarkan di KPU pada bulan lalu.
“Jika proses mitigasi tidak segera dilakukan, pelemahan sel-sel politik PPP mengancam tidak optimalnya mesin politik partai,” demikian kata Umam, Senin (5/9).
Dalam pandangan Dosen Universitas Paramadina itu, jika kondisi ada faksi di PPP dibiarkan, ancaman degradasi parliamentary threshold 4 persen akan membayangi PPP.
“Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan,” pungkas Umam.
