Pastikan Bahas Perppu Ciptaker, Wakil Ketua DPR : Jika Tak Dapat Persetujuan, Harus Dicabut

Rahmat Gobel
Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel.

Tajukpolitik – Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, memastikan DPR RI akan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang tengah jadi polemik di masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel saat memimpin Rapat Paripurna pembukaan masa sidang III tahun 2023, Selasa (10/1).

“Mengawali tahun baru ini, sejumlah agenda penting dan strategis telah menanti untuk diselesaikan sesuai fungsi konstitusional DPR RI. Pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” katanya.

Rahmat menambahkan sesuai dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.

“Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut,” ucapnya.

Rahmat menjelaskan, pemerintah menilai bahwa Perppu tersebut sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang mengamanatkan agar dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“DPR RI sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Dan menilai substansi yang memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan Cipta Kerja,” pungkasnya.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!