TajukPolitik – Direkur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai kemunculan Dewan Kolonel dan wacana Dewan Kopral menunjukkan bahwa di internal PDIP tidak sehat.
Dewan Kolonel dibentuk sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung Puan jadi capres yang dibalas relawan Ganjar Pranowo dengan wacana Dewan Kopral.
Ujang menuturkan seharusnya partai hanya memberikan satu pintu capres saja meskipun pembentukan dewan kolonel dan dewan kopral hanya sebatas guyonan politik.
“Kelihatannya tidak sehat di internal ada seperti itu mestinya satu pintu saja. Misalkan Puan yang memang dicapreskan, ya sudah harusnya Puan yang diberi jalan,” tuturnya Jumat 23 September 2022.
Dewan Kolonel digagas oles Johan Budi. Sedangkan relawan pendukung Ganjar Pranowo, yaitu GP Mania mewacanakan membentuk Dewan Kopral untuk menandingi Dewan Kolonel.
“Ya tentu kita akan lihat saja, perseteruan ringan ya antara dewan kolonel dan dewan kopral,” kata dia.
Kehadiran dua Dewan ini, kata Ujang, merupakan cara dari para pendukungnya untuk bisa berkontribusi pada peningkatan elektabilitas Puan maupun Ganjar.
“Saya melihatnya sama-sama ingin memberi solusi kepada capres cawapresnya masing-masing. Khususnya dewan kolonel itu ingin memberikan solusi kepada Puan,” kata Ujang.
Menurutnya, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi punya peluang untuk menang. “Yang rendah kan bisa kalah, bisa tumbang, kan begitu”, ujar dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu. Tentunya Ujang menyampaikan harus dengan memenuhi syarat survei yang objektif.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak mengamini keberadaan Dewan Kolonel. Melalui Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Megawati mengingatkan bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.
“Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai. Jadi arahan Ibu Ketua Umum juga sangat tegas, tadi juga diingatkan oleh Ibu Ketua Umum, ya itu tidak ada,” kata Hasto usai Rapat Koordinasi Kepala Daerah PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 22 September 2022.
