TajukPolitik РAnggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak kunjung diberikan secara penuh oleh pemerintah dapat menganggu tahapan pemilu.

Tahapan pemilu dipastikan akan molor bahkan gagal terlaksana jika anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana KPU belum juga diturunkan.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, partai politik (parpol) sudah mulai mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Namun, kebutuhan untuk tujuh tahapan dan dua jenis dukungan tahapan pemilu belum ada satupun yang memenuhi kecukupan anggaran pelaksanaan.

“Padahal ketersediaan anggaran harus jadi kepastian bagi KPU,” ujar Satyo, Minggu (7/8/2022).

Satyo menilai, kebutuhan dana yang paling krusial adalah anggaran untuk dukungan sarana dan prasarana, operasional kantor perwakilan, hingga biaya perlengkapan IT KPU.

“Maka dapat dipastikan jika anggaran tersebut tidak segera dicairkan oleh pemerintah, maka tahapan pemilu akan molor bahkan bisa gagal dilaksanakan,” kata Satyo.

Karena kata Satyo, jika pemerintah menggelontorkan anggaran hanya untuk gaji komisioner dan pegawai KPU, maka sama saja berupaya melakukan “gratifikasi” kepada KPU tanpa memberikan kewajiban kepada mereka untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya.

“Dan patut diduga pemerintah sedang mempermainkan kedaulatan rakyat yang mesti melaksanakan hak konstitusinya melalui pemilu,” pungkas Satyo.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!