TajukPolitik – Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu menilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangatlah superpower dalam permasalahan pemasukan negara.
Kondisi tersebut dinilai membuat beberapa pihak yang berlaku curang di dalam kementerian tersebut akan tenang dalam menghadapi permasalahan.
“Kementerian Keuangan itu lengkap sekali, sangat superpower. Penyidik pajak, hakim pajak di bawah Dirjen pajak, Cukai juga demikian. Jika ada yang melaporkan, maka mereka itu teman sejawat semua. Ini tentunya sangat berat,” ujar Said Didu.
Said mengatakan, kondisi tersebut secara tidak langsung melemahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang saat ini dinilai hanya untuk memeriksa pencucian uang, tapi menjadi pencuci bagi para pencuci uang.
“Jadi sangat aneh Dirjen Kementerian Keuangan yang merupakan di posisi lembaga terdakwa bersama-sama dengan pemeriksa, yaitu PPATK sepakat langsung menyatakan bahwa ini bukan korupsi juga bukan pencucian uang. Tanpa pengadilan dan tanpa pemeriksaan langsung menyimpulkan. Ini sikap yang melebihi Tuhan,” ujarnya.
Sementara itu Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung ikut menyoroti soal skandal Rp300 Triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) spesifik pada ditjen Pajak dan Bea Cukai. Hal ini Rocky sampaikan saat diskusi dengan eks penyidik KPK, Novel Baswedan.
Rocky merasa miris dengan adanya dugaan skandal ini karena masalah di Kemenkeu ini khususnya terkait pajak sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“Pajak itu cara biadab mempertahankan peradaban, dengan cara biadab kita bayar pajak untuk anak tetangga bisa sekolah dan nutrisinya tercukupi,” ujar Rocky dalam diskusi di kanal Youtube Novel Baswedan, dikutip Selasa (21/3/23).
Sekarang hak mereka itu dikorupsi oleh para biadab ini, itu yang bikin marah publik,” tambahnya.
Rocky juga blak-blakan kebobrokan yang terjadi di Kemenkeu tak lepas dari kinerja Presiden Jokowi.
Menurut Rocky, Jokowi sendiri tidak dihormati oleh para aparatnya yakni aparatur sipil negara (ASN), paling tidak menurut Rocky kasus Kemenkeu ini jadi buktinya.
“Di ujung era fase terakhir Pak Jokowi mestinya ada pengharagaan, tapi justru orang memanfaatkan moral hazard untuk merampok negara, dengan kata lain ASN ini memang tidak menghargai presiden, pertanyaannya mengapa mereka tidak hargai?
“Artinya dari awal ASN Sebetulnya tidak merasa perlu dihargai, kalau ada penghormatan pada presiden yang menyatakan akan memimpin pemberantasan korupsi harusnya tidak segede inilah,” jelasnya.
