TajukPolitik, Banten – Bupati dan wali kota di provinsi Banten bersuara keras dengan kebijakan penghapusan honorer pada instansi pemerintah. Mereka protes karena kebijakan itu menyusahkan rakyat dan membuat dilema di daerah.
Hal tersebut mereka sampaikan saat diskusi antara Pemprov Banten dan Kejati Banten yang dihadiri bupati dan wali kota se-Banten di Pendopo Gubernur Bantenz Serang, Jum’at (24/6/2022).
Tercatat, Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bupati Lebak dan Bupati Pandeglang protes keras dan meminta solusi dari Pj Gubernur Al Muktabar.
<span;>Wali Kota Tangsel, Benyamin Devnie, misalnya menyatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan jika harus menghapus ribuan honorer di daerahnya. Solusi diganti menjadi P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pun dibatasi oleh kouta dari pemerintah pusat.
“Saya tidak bisa membayangkan harus memberhentikan ribuan pegawai, mohon arahan,” ujar Benyamin.
Hal serupa disampaikan Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi. Katanya, ada lebih dari 7 ribu honorer di pemkab dan bisa membuat ambruk pemerintahan jika mereka dihilangkan.
Begitu pun kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Ia berujar pergantian honorer menjadi P3K di daerahnya justru membebani anggaran. Sebab, pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk menggaji P3K.
“Setelah diangkat, anggaran itu bebannya ke kami, dilematis,” ujar Irna.
