Tajukpolitik – Kebiasaan Presiden Jokowi meng-endorse capres yang berpotensi bertarung dalam pilpres 2024 mendatang telah mencederai demokrasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat Politik, Ray Rangkuti. Ia menilai Jokowi sudah terlalu vulgar.
“Jokowi itu, kalau kita hitung sudah hampir 4 kali intensitasnya diucapkan dengan redaksi yang sangat jelas tertujukan kepada orang per orang. Tahun 2024, masanya Pak Prabowo,” kata Ray.
Ia mengatakan Jokowi memiliki dua kapasitas ketika berbicara seperti itu yang akan mencederai proses berjalannya pemilu.
“Presiden ini kan terdapat dalam dirinya dua kapasitas. Pertama adalah sebagai kepala negara, dan juga sebagai kepala pemerintahan,” terangnya.
Sebagai kepala negara, ujar Ray, Jokowi adalah penanggung jawab utama pelaksanaan pemilu. KPU setelah selesai pemilu membuat laporan yang diserahkan kepada presiden. Presiden lah yang menerima laporan itu sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.
Oleh karena itu, lanjutnya, Jokowi harus bersikap jujur dan adil, serta yang paling penting tidak boleh ada dukungan kepada kontestan yang bertarung dalam pilpres.
“Jujur itu artinya dilaksanakan secara terbuka ya, semua sesuai dengan ketentuan, macam-macam dan seterusnya itu. Yang dinamakan adil semua peserta difasilitasi secara benar, secara sama, meskipun tentu samanya itu, equal dan seterusnya itu,” katanya.
Dalam konteks itulah, tambahnya, presiden juga harus melakukan hal yang sama dan tidak boleh menyebutkan satu nama, dua nama dan seterusnya.
“Sebab, sebagai kepala negara, beliau sudah memperlihatkan wajah yang tidak adil kepada semua calon peserta, entah itu calon presiden, entah itu partai politik, macam-macam dan seterusnya,” jelas Ray, Senin (14/11).
