Minggu, 23 Juni, 2024

Jelang Pelantikan Prabowo, Gerindra Buka Kemungkinan Revisi UU Kementerian Negara

Tajukpolitik – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan kemungkinan revisi UU Kementerian Negara terkait kementerian sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Menurutnya, setiap pemerintahan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang perlu disesuaikan dengan tata kelola kementerian yang efektif.

“Revisi tersebut bisa dilakukan sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden,” ungkap Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Rencana untuk meningkatkan jumlah kementerian hingga 38 hingga 40 dilakukan untuk semakin memperluas kinerja pemerintahan untuk tujuan menyejahterakan rakyat.

Dengan penambahan kementerian negara tentu saja bisa bekerja secara spesifik terkait isu-isu kerakyatan.

Adapun, penambahan jumlah kementerian ini, bagaimanapun, memerlukan revisi Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau UU Kementerian Negara, yang membatasi jumlah kementerian hingga 34.

Salah satu alternatif adalah melalui uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atau pengeluaran peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Ahmad Muzani menegaskan bahwa setiap presiden memiliki tantangan yang berbeda, sehingga fleksibilitas dalam penataan kementerian sangat penting.

“UU kementerian bersifat fleksibel tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” tambahnya.

Namun, respons terhadap rencana ini tidaklah homogen. Partai nonpemerintah seperti PKS menanggapinya secara kritis, menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan pemborosan dan ketidakefektifan dalam sebuah kabinet yang terlalu besar.

Mereka menyoroti potensi kurangnya kompetensi menteri yang dipilih berdasarkan pertimbangan politik partai.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, juga menekankan bahwa kabinet yang gemuk mungkin akan menghadapi tantangan dalam koordinasi dan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, diskusi lebih lanjut mengenai rencana penambahan kementerian perlu mempertimbangkan dampak dan efektivitasnya secara menyeluruh.

Sebelumnya diberitakan jika presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian. Tujuan Prabowo adalah agar bisa lebih menyejahterakan rakyat.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!