Tajukpolitik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, berharap pemerintah tidak memberikan harapan palsu kepada 2,3 juta guru honorer atau non ASN yang dijanjikan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi Forum Legislasi dengan tema Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honorer, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8).
“Tentu kita berharap janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah bahwa dengan adanya non ASN 2,3 yang akan diakomodir, apakah di PPPK full time, PPPK paruh waktu,” ucap Guspardi.
Legislator asal Sumatera Barat ini menambahkan kesejahteraan guru honorer harus menjadi prioritas pemerintah yang selama ini terabaikan.
“Prinsipnya adalah kesejahteraannya tidak berkurang, kemudian tidak akan di PHK massal yang ketiga anggaran tidak bertambah akibat dari kebijakan ini,” tegas Guspardi.
“Ini tentu sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh non ASN,” sambungnya.
Guspardi juga berharap agar pemerintah memberikan kado istimewa kepada para guru-guru di Indonesia di momen Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
“Mudah-mudahan ini kado yang sangat dinanti oleh para non ASN yang 2,3 itu dalam rangka menghadapi pelaksanaan ulang tahun republik ini di tanggal 17 Agustus nanti,” pungkas Guspardi.
Untuk diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membeberkan nasib tenaga honorer sebanyak 2,3 juta yang posisinya bakal dihapus pada November 2023.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya saat ini tengah menyiapkan beberapa opsi terkait hal tersebut.
Belum dijelaskan opsi seperti apa yang bakal diambil oleh Kemenpan-RB untuk mengatasi permasalahan jutaan tenaga honorer di Indonesia tersebut.
Namun, Anas memastikan, jalan keluar yang dipilih tidak akan berakibat pada pemberhentian massal.
