Herman Khaeron: Pemilihan Calon Menteri Keuangan Harus Berdasarkan Kepahaman dan Keahlian

demokrat tanggapi calon menteri keuangan

TajukPolitik – Partai Demokrat (PD) menanggapi pernyataan Budiman Sudjatmiko terkait calon menteri keuangan (menkeu) dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan diisi oleh kalangan profesional nonpartai.

Menurut PD, sebenarnya tidak ada dikotomi antara partai dan nonpartai untuk posisi menteri.

Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menjelaskan bahwa pilihan calon Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif Presiden terpilih, yaitu Prabowo, tanpa harus mempermasalahkan apakah calon tersebut dari partai atau nonpartai.

“Pendapat Budiman tentu sah-sah saja, namun apakah Menkeu dari partai atau nonpartai merupakan pilihan pemilik hak prerogatif, yaitu Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Sejatinya tidak ada dikotomi partai dan nonpartai karena di dalam partai pun banyak kader yang ahli pada bidangnya,” kata Herman Khaeron, kepada wartawan, Senin (13/5).

Menurutnya, di dalam partai pun banyak kader yang ahli dalam bidangnya.

Partai Demokrat juga mengungkapkan sosok ideal yang bisa mengisi kursi Menkeu. Mereka menganggap bahwa sosok praktisi yang paham tentang manajemen keuangan negara, keuangan makro dan mikro, serta sistem keuangan global, lebih cocok untuk mengisi posisi tersebut.

“Menkeu tentu harus yang paham tentang manajemen keuangan negara, paham keuangan makro dan mikro, dan mengerti betul sistem keuangan global. Praktisi di bidang keuangan mungkin lebih cocok,” ujar Herman.

Budiman sebelumnya menyatakan bahwa kursi Menkeu kemungkinan akan diisi oleh profesional nonpartai. Meski demikian, Budiman menekankan bahwa semua kementerian, baik dari partai maupun nonpartai, seharusnya diisi oleh profesional. Menurutnya, pada akhirnya yang menentukan adalah Presiden.

“Kemenkeu saya pikir profesional. Saya kira semua kementerian adalah profesional, baik partai atau nonpartai. Bisa saja partai-partai mengajukan nama-nama, tapi pada akhirnya yang menentukan presiden,” kata Budiman kepada wartawan, Senin (13/5).

“Ada, ada nonpartai atau partai. Tapi kemungkinannya Kementerian Keuangan itu profesional nonpartai. Kemungkinan nonpartai,” imbuh dia.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!