TajukPolitik – Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai tidak tepat keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar pada pekan depan.
Fahmy menilai kenaikan harga BBM subsidi akan menyulut inflasi.
“Opsi menaikkan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen, sudah pasti akan menyulut Inflasi,” ucapnya di Jakarta, Sabtu (20/8).
Fahmy memproyeksikan, jika kenaikan harga Pertalite dipatok menjadi Rp 10.000 per liter, akan memberi kontribusi terhadap inflasi mencapai 0,97 persen. Sehingga, inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dengan inflasi sebesar itu, dia meyakini akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat. Sehingga, berpotensi besar akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4 persen.
“Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini,” bebernya.
Fahmy pun mendesak pemerintah agar menetapkan kendaraan roda dua dan angkutan umum sebagai moda transportasi yang berhak menggunakan Pertalite dan Solar ketimbang menaikkan harga. Di luar sepeda motor dan kendararan umum, konsumen harus menggunakan Pertamax ke atas.
“Untuk itu, kriteria sepeda motor dan kendaraan umum yang berhak menggunakan BBM subsidi segera saja dimasukan ke dalam Perpres No 191/ 2014 sebagai dasar hukum. Pembatasan itu, selain efektif juga lebih mudah diterapkan di semua SPBU,” tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengumumkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pekan depan. Hal ini menjawab berbagai sinyal kenaikan harga BBM yang telah diberikan pemerintah sejak pekan lalu karena harga minyak dunia yang terus merangkak naik.
“Minggu depan, Presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan, di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (19/8).
Menko Luhut mengatakan Presiden Jokowi sudah berulang kali memberikan sinyal keuangan negara tidak mungkin terus menahan lonjakan harga minyak dunia. Dibandingkan harga BBM dengan negara lain, harga di Indonesia menjadi yang paling murah di antara negara kawasan.
“Presiden sudah mengindikasikan kita tidak mungkin pertahankan terus demikian karena BBM kita harganya termurah di kawasan dan itu beban buat APBN kita,” kata Menko Luhut.
Hingga kini pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502 triliun. Salah satunya untuk menahan harga BBM tetap rendah. Angka tersebut dianggap membebani APBN tahun 2022.
