TajukPolitik – Partai Demokrat mengkritik bantuan sosial (bansos) dan pertumbuhan ekonomi era kepemimpinan Presiden Jokowi yang tidak berpengaruh banyak untuk orang miskin.
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah, menyebut untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 yang sebesar 5,3 persen misalnya. Pertumbuhan tak berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan.
Ia mengutip data BPS pada September 2022 yang menunjukkan angka kemiskinan hanya turun 0,1 persen meski ekonomi tumbuh 5,3 persen. Padahal, selain pertumbuhan ekonomi, masyarakat miskin juga mendapatkan topangan dari bantuan sosial yang diberikan pemerintahan Jokowi.
“Tingginya tingkat inflasi 2022 telah berdampak pada naiknya angka kemiskinan pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa atau bertambah 0,2 juta jiwa dibandingkan Maret 2022,” katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).
Politisi Demokrat tersebut program bansos pemerintahan Jokowi hanya menolong sebagaian kecil rakyat miskin.
“Kondisi ini menggambarkan bahwa mitigasi pemerintah pascakenaikan harga BBM melalui program bantuan sosial hanya menolong sebagian kecil masyarakat miskin dan rentan miskin. Sementara, masyarakat rentan miskin akan turun menjadi miskin,” imbuh Rizki.
Belajar dari pengalaman itu dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, Rizki meminta pemerintah segera mengubah cara penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, subsidi seharusnya tidak lagi berbasis komoditas, melainkan penerima.
Ia yakin jika subsidi skema tersebut diubah, alokasi dana subsidi yang dianggarkan negara bisa ditekan. Di lain sisi, subsidi bakal tepat sasaran.
Kritik serupa datang dari Anggota Komisi XI Fraksi PKB Ela Siti Nuryamah. Ia mengatakan kenaikan harga BBM secara signifikan pada 2022 lalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Berkaitan kemiskinan, PKB menyoroti sensitivitas kenaikan harga BBM yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan jika dibandingkan Maret 2022. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari formula tepat mengantisipasi gejolak harga dunia agar tidak terdampak pada tingkat kemiskinan,” tegas Ela.
