TajukPolitik – Politisi Partai Demokrat, Yan A Harahap heran China minta APBN Indonesia sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Menurutnya proyek mercusuar Jokowi tersebut tidak rampung-rampung sesuai rencana awal yakni tahun 2019.
“Proyek mercusuar yang biayanya terus membengkak. Belum lagi jaminan utang pakai APBN. Tak rampung2 sesuai rencana,” ujarnya dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajukpolitik.com, Sabtu (15/4).
Dirinya pun merasa curiga apakah pemerintah sengaja minta ditipu China untuk tujuan tertentu.
“Soal KCJB ini, kita yg ditipu China atau pejabatnya ‘sengaja minta ditipu’ dgn ‘tujuan tertentu’?” tukasnya.
Pihak China bersikeras meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa dijadikan sebagai jaminan pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menyepakati usulan China tersebut. Ia merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak senilai 1,2 miliar dolar, belum lagi pihak China mematok bunga utang 3,4 persen suku bunga pinjaman proyek tersebut.
Untuk menutupi itu, pemerintah Indonesia berencana meminjam kepada pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) sebesar 550 juta dolar atau sekitar Rp 8,3 triliun.
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan Fecho, membengkaknya utang negara kepada China dalam pembangunan kereta cepat ini disebabkan karena pemerintah terlalu terburu-buru alias grasa grusu dalam merancang program dan infrastruktur ini.
“Bengkak utang kereta cepat Jokowi bukti program infrastruktur dan transportasi pemerintah grasa-grusu. Sudah jelas ini kegagalan rezim yang berujung kerugian bagi rakyat dan negara,” kata Irwan Fecho kepada wartawan, Jumat (14/4).
Menurutnya, pemerintah Indonesia masuk dalam perangkap utang China, lantaran tidak mampu merancang kerjasama infrastruktur dengan baik.
“Beban utang atau jebakan utang ini terjadi akibat proses perencanaan yang salah di awal atau feasibility study (FS) dilakukan pemerintah. Di mana dulu pemerintah terhipnotis dengan bunga rendah yakni 2
Irwan mengatakan perencanaan proyek KCJB akibat kreditur (China) yang awalnya menawarkan bunga murah. Kemudian pemerintah Indonesia tergoda untuk bekerjasama hingga akhirnya justru membebani APBN.
“Rayuan itu Itu bak gayung bersambut saat rasa optimis pemerintah ingin membangun mega proyek tersebut tanpa adanya perjanjian yang jelas, sehingga Kreditur seenaknya sendiri memberikan opsi skema pembayaran,” demikian Irwan Fecho
