TajukPolitik – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, walaupun Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak akan membuat perbedaan pandangan politik di partai koalisi pemerintahan.
Menurut Dedi, Nasdem tidak akan dikucilkan partai koalisi meskipun partai itu nantinya jadi berkoalisi dengan dua partai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat.
“Koalisi yang dibentuk (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak lantas Nasdem keluar dari koalisi pemerintah saat ini, tetapi itu untuk 2024. Sehingga tidak miliki pengaruh pada pemerintahan saat ini,” kata Dedi, Minggu (26/6/2022).
Sebaliknya, Dedi beranggapan justru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa mengancam soliditas koalisi pemerintah.
Pasalnya, ketiga pemimpin koalisi itu merupakan menteri dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi) Ma’ruf Amin yaitu Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Ketum PPP sekaligus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa.
“Karena mereka (KIB) dipimpin oleh anggota kabinet, memungkinkan berpengaruh pada kinerja,” ujarnya.
Dedi menambahkan jika koalisi Nasdem-Demokrat-PKS terbentuk, hal ini juga tak akan berpengaruh pada sikap politik dua partai oposisi pemerintah saat ini, Demokrat dan PKS.
“Demokrat tetap berada di luar pemerintahan, bahkan tetap berseberang pembelaan dengan Nasdem, meskipun ada hal kompromistis yang berkaitan dengan kemitraan politik 2024,” urainya.
Sehingga, lanjutnya, koalisi yang terjadi murni hanya untuk kepentingan di tahun 2024, sebagai upaya untuk memenuhi ambang batas pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
