TajukPolitik – Pakar Ekonomi Senior Rizal Ramli menyebut bahwa dalam sejarah Presiden Jokowi memang tak pernah memperjuangkan demokrasi, namun sebaliknya kepala negara itu malah membuat demokrasi mundur.
Hal terkait Jokowi dan demokrasi itu disampaikan Rizal Ramli lewat video wawancaranya di Podcast Unpacking Indonesia, seperti dilihat pada Minggu 10 Juli 2022.
video berjudul ‘Jokowi Dikelilingi Sisa Jenderal Orde Baru: Rizal Ramli’ itu, tampak awalnya host dari podcast tersebut mempertanyakan kepada Rizal Ramli soal kelemahan Jokowi.
“Bang Rizal ini kan kredibel kalau berbicara ekonomi, pembangunan, tentu bang Rizal bisa mengungkapkan sebenarnya kelemahan Jokowi di dalam aspek ini apa?,” tanya sang host ke Rizal Ramli.
Menjawab pertanyaan itu, Rizal pun menyebut dalam sejarah Jokowi memang tal pernah memperjuangkan demokrasi.
Sebab, kata Rizal, saat dulunya para aktivis berjuang melawan sistem otoriter, Jokowi masih sibuk berdagang mebel.
“Pertama, pak Jokowi itu sejarahnya tidak pernah memperjuangkan demokrasi. Pada saat kita berjuang melawan sistem otoriter, dia sibuk mebel, sibuk dagang, sibuk cari cuan,” ujar Rizal Ramli.
Oleh karena itu, Rizal pun menegaskan bahwa Jokowi bukan bagian dari orang-orang yang memperjuangkan demokrasi.
Malah sebaliknya, menurut Rizal, Jokowi justru memanfaatkan adanya demokrasi sehingga bisa menjadi Presiden RI.
“Dia bukan bagian dari orang yang memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Tapi justru menarik manfaat, karena ada demokrasi, bisa jadi presiden,” tuturnya.
Menurutnya, harusnya Jokowi bersyukur lantaran bisa menjadi presiden karena sistem demokrasi. Namun yang terjadi saat ini, menurutnya Jokowi malah mengamputasi demokrasi.
“Harusnya mas Jokowi bersyukur dong ‘saya jadi presiden’ karena sistem demokrasi. Eh, malah sebaliknya yang dilakukan, dia malah potongin demokrasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rizal menyebut Jokowi telah membuat demokrasi di Indonesia berjalan mundur agar hak-hak dari warga negara semakin berkurang.
“Dia istilahnya demokrasi itu dibikin mundur, dia potongin supaya hak-hak warga negara itu makin lama makin berkurang,” ujarnya.
Bahkan belakangan sudah disetujui DPR pasal penghinaan terhadap presiden. Sehingga membatasi warga negara untuk berbicara dan mengkritisi kebijakan seorang presiden.
