Ribuan Buruh Kepung DPR Tolak Kenaikan Harga BBM

demo buruh

TajukPolitik – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan demo di depan gedung DPR RI menuntut kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM.

Dalam aksinya tersebut buruh meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM, menolak pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Terakhir, meminta agar upah minimum meningkat pada 10-13 persen pada 2023.

“Yang pertama menolak kenaikan harga BBM, kedua tolak Omnibus Law, taikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 10 hingga 13%,” ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan di depan gedung DPR, Selasa (6/9).

Dari pantauan Aktual.com, masa buruh mulai memadati jalan di kawasan depan gedung DPR RI, Senayan. Aparat kepolisian sendiri menutup jalur ke arah gedung DPR RI dan mengalihkan ke ruas jalur Busway dan juga melewati Jl. Gerbang Pemuda.

Diketahui, saat ini polisi sudah menyiapkan 3.000 gabungan personel pengamanan untuk mengawal kelancaran aksi di lokasi.

“Untuk (demo) yang di DPR ini ada sekitar 3.000 personel, tapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan bisa menutup jalan Gatot Subroto ya akan kita tutup, khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin saat dihubungi.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengkritik partai politik yang setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Jumhur, partai politik yang mendukung harga BBM subsidi naik sama saja mendukung kekejaman terhadap rakyat.

“Ini kejam lah kebijakan menaikan (harga) BBM ini. Kejam kepada rakyat. Partai-partai yang mendukung kenaikan BBM ini adalah yang mendukung kekejaman terhadap rakyat,” kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/9).

Jumhur mengingatkan bahwa rakyat akan mencatat sikap partai politik yang justru dianggap membebani rakyat itu dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu 2024 mendatang.

Tidak cuma itu, partai pendukung UU Cipta Kerja khususnya kluster pekerja, kata Jumhur juga menjadi catatan ke depan untuk dipilih pada pemilu yang akan datang.

“Jangan pilih partai-partai yang kejam terhadap rakyat dan yang mendukung kenaikan harga BBM. Plus kalau saya dari sisi buruh, jangan pilih partai yang mendukung UU Cipta Kerja,” pungkas Jumhur.

Namun begitu, Jumhur menegaskan dirinya tidak ada tendensi apapun terhadap partai politik tertentu terhadap sikap politiknya saat ini. Aktivis buruh itu hanya meminta agar masyarakat sendiri yang menilainnya.

“Saya tidak mendukung partai mana-mana ya, saya juga gak menjelek-jelekan partai tertentu, silahkan saja. Saya sendiri tidak tau partai mana yang mendukung dan tidak mendukung kenaikan BBM,” demikian Jumhur.

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini
Captcha verification failed!
Skor pengguna captcha gagal. silahkan hubungi kami!